Pekanbaru, 30/6 (ANTARA) - Warga yang tinggal di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, untuk kesekian kalinya meminta perhatian serius pemerintah pusat terhadap pengembangan daerah itu karena hingga kini masyarakat di pulau itu masih hidup dalam keterbatasan.
Perwakilan masyarakat dua kecamatan di pulau Rupat dan Rupat Utara menyampaikan permintaan itu saat melakukan pembicaraan jarak jauh (teleconference) bertempat di Gedung Medang Perkasa, Tanjung Medang, Pulau Rupat, Rabu, dengan perwakilan 12 kementerian di Kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta.
Anyang (51), perwakilan dari Suku Akit merupakan penduduk asli daerah itu menyatakan sukunya yang kini berjumlah sekitar 10 ribu jiwa dan menetap di pulau itu masih sangat membutuhkan perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah lokal.
"Kami berharap keberadaan suku terbelakang seperti kami yang kini berjumlah 10 ribu jiwa hendaknya diperhatikan karena kami juga ingin mengubah nasib seperti orang-orang di kota, namun kami masih memiliki banyak keterbatasan terutama masalah pengetahuan," ujarnya.
H Abdullah (61), yang juga tokoh masyarakat setempat juga meminta di Pulau Rupat segera didirikan stasiun relai televisi nasional karena selama ini tidak pernah bisa diakses oleh warga menggunakan antena biasa, sehingga warga lebih sering menerima siaran televisi negeri jiran Malaysia.
"Karena siaran televisi nasional tidak bisa diakses, akibatnya anak-anak kami di sekolah sering salah dalam menyebut Presiden Republik Indonesia menjadi Mohamad Najib Tun Abdul Razak," jelasnya.
Dalam teleconference itu warga juga mengaku kini di pulau itu telah berkembang pratik perdagangan manusia (trafficking) terutama terhadap anak wanita karena minimnya lapangan pekerjaan di daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka itu.
Asisten I Kabupaten Bengkalis, H Burhanuddin, yang mewakili bupati menyatakan Pulau Rupat yang dihuni sedikitnya 30 ribu jiwa penduduk memiliki potensi kekayaan alam yang cukup menjanjikan bagi para investor, namun mengalami kendala dengan sangat minimnya infrastruktur.
"Kita memiliki potensi alam yang luar biasa seperti hamparan pasir putih sepanjang 12 kilometer di pantai, kemudian di sektor perkebunan. Kami sebagai pemerintah lokal sedang berupaya mengembangkan dengan segala keterbatasan dan itu membutuhkan perhatian khusus pemerintah di pusat," jelasnya.
Mendengar berbagai keluhan warga Pulau Rupat itu, para perwakilan kementerian terkait berjanji akan segera mencarikan solusi melalui berbagai program kerja seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal akan memfokuskan pembangunan di daerah itu.
Wakil Menteri Pertahanan, Syafrie Syamsudin, berharap kesadaran bela negara warga yang tinggal di pulau itu bisa terus ditingkatkan karena memiliki peran strategis dalam menyangga keutuhan kesatuan wilayan Republik Indonesia.
Berita Lainnya
Kadin Inhil bedah rumah milik warga tak mampu di Desa Pulau Palas
21 January 2024 20:24 WIB
Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ganggu aktivitas warga di Pulau Sebesi
16 December 2023 12:18 WIB
Kades Pulau Terap Kampar tak akui suruh operator keluarkan warga dari daftar penerima PKH
16 October 2023 20:26 WIB
Warga Pulau Siau, Sulawesi Utara diminta mewaspadai awan panas guguran Karangetang
04 October 2023 11:47 WIB
PARADE FOTO - Aksi bela warga Rempang di Pekanbaru
22 September 2023 17:08 WIB
BP Batam perpanjang masa pendaftaran relokasi tahap I warga Pulau Rempang
19 September 2023 14:22 WIB
Polda Kepri bagikan 100 bendera Merah Putih untuk warga pulau terluar di Batam
09 August 2023 13:49 WIB
Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar beri bantuan ambulans laut untuk warga Pulau Sebesi
12 June 2023 11:34 WIB