NPL Per Lebihi Batas Maksimal Bank

Pekanbaru, 30/6 (ANTARA) - Perusahaan penyaluran kredit PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) mengalami masalah dengan pengembalian kredit atau non performing loan (NPL) yang melebihi batas maksimal perbankan.

Kredit macet Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang permodalan kerja dengan kepemilikan saham 99,93 persen dikuasai Pemerintah Provinsi Riau itu tercatat hingga akhir Mei 2010 memiliki NPL 5,36 persen, sedangkan maksimal perbankan net 5 persen.

"Walau NPL PER di atas batas maksimal perbankan dengan angka 5,36 persen dari total kredit yang disalurkan, namun angka itu tergolong masih aman bagi kita," ujar Direktur Utama PER, Asparaini Arsyad, disela-sela menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan di Pekanbaru, Rabu.

Dia menjelaskan, dengan semakin membaiknya kondisi perekomian masyarakat di Riau maka pihaknya yakin angka kredit macet itu akan berkurang pada kinerja semester kedua tahun 2010.

Jumlah kredit yang disalurkan PER hingga akhir Mei 2010 berjumlah Rp133,56 miliar atau dua kali lipat dari jumlah modal kerja yang disuntikan pemegang saham yakni Rp60,05 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 6.207 pelaku usaha.

Mayoritas dari debitur 98,71 persen yang menjadi nasabah adalah pelaku usaha mikro dengan plafon di bawah Rp100 juta per debitur, sedangkan 1,29 persen lagi bagi plafon di atas Rp100 juta dengan masing-masing sektor usaha yang jasa 36,34 persen, perdagangan 32,51 persen, pertanian 23,53 persen, perindustrian 2,53 persen dan sektor lainnya 5,09 persen.

Selain debitur pelaku usaha mikro kecil dan menengah, PER juga memiliki debitur dari sejumlah bank perkreditan rakyat/syariah dan kemudian lembaga keuangan bukan bank seperti usaha ekonomi desa/kelurahan simpan pinjam, koperasi, kelompok tani dan persatuan pedagang pasar.

"Meski NPL kita tinggi, namun kita telah memberikan berbagai kontribusi antara lain menyetorkan deviden setiap tahun kepada pemegang saham sebagai wujud menambah pendapatan asli daerah karena sejak tahun buku 2007 kita telah mampu membiayai operasional dari pendapatan sendiri," jelasnya.

Dalam RUPS PT PER tahun buku 2009 menerima dan menyetujui laporan tahunan direksi serta penggunaan laba untuk pembagian deviden sebesar 36,24 persen atau sebesar Rp1,26 miliar dari perolehan laba bersih sebesar Rp3,48 miliar.

"RUPS tadi menyetujui pembagian deviden Rp1,26 miliar atau senilai Rp105 per lembar saham kepada Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki 12 juta lembar saham dan PT Pengembangan Investasi Riau yang memiliki 8.113 lembar saham," ujar Sekda Provinsi Riau, Wan Syamsir Yus, mewakili pemegang saham mayoritas.