Aceh Sarankan Pilgub Digelar Serentak Dengan Pilkada
Pekanbaru, 23/12 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) menyarankan pemilihan gubernur (pilgub) digelar secara serentak dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/ kota agar menghemat biaya. "Kami pikir pemerintah pusat harus segera menemukan format yang ideal ke depan seperti pilgub digelar serentak dengan pilkada bupati/walikota untuk menghemat biaya," ujar Wakil Gubernur NAD, Muhammad Nazar, Pekanbaru, Rabu. Kebijakan itu, kata Nazar, usai menghadiri pembekalan yang dilakukan Wakil Presiden Boediono kepada peserta raker gubernur se-Indonesia , merupakan salah satu solusi dari permasalahan biaya tinggi. Contoh pilgub Jawa Timur yang menghabiskan dana lebih dari Rp800 miliar itu adalah bersifat bersifat kasuistis sehingga tidak bisa dijadikan patokan untuk mengeluarkan kebijakan baru. Sebab pada daerah lain seperti pilgub di Aceh yang digelar pada tahun 2006 bersamaan dengan pemilihan para bupati di daerah yang pernah dihantam tsunami merupakan satu contoh bisa terlaksana dengan biaya amat sangat murah dan berjalan damai. "Jika bisa diselenggarakan dengan biaya murah dan damai, mengapa harus banyak mengeluarkan dana," jelasnya. Wagub Aceh menyebutkan pilgub dilakukan oleh DPRD justeru memungkinkan akan lebih banyak menghabiskan dana karena tidak ada yang mampu mengontrol atau memastikan tidak terjadinya tindakan praktik penyuapan atau "money politics". Karena itu, untuk memperkuat pelaksanaan otonomi di daerah masih harus tetap dilakukan pemilihan langsung gubernur dan juga sebagai bentuk dari demokrasi yang merupakan buah dari reformasi 1998. Atau, lanjutnya, pemerintah pusat bisa mencontoh negara-negara maju yang sudah mempraktikkan otonomi untuk wilayah perkotaan dengan tidak melakukan pemilihan langsung, melainkan seorang calon gubernur ditunjuk atau direkomendasikan yang kemudian dipilih parlemen. "Kalau khusus untuk Aceh dan semua gubernur tetap menginginkan pemilihan secara langsung, makanya otonomi kita ini harus menemukan format yang ideal," ujarnya. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebelumnya mengatakan, sebagian besar gubernur yang menghadiri raker gubenur se-Indonesia menolak wacana pemilihan gubernur oleh dprd sehingga harus tetap langsung dipilih oleh rakyat . Demikian salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari raker gubernur se-Indonesia yang digelar selama dua hari 22-23 Desember 2009, di Pekanbaru, Riau, Selasa. "Jadi kecenderungan para gubernur mayoritas meminta tetap dipilih langsung oleh rakyat," kata Gamawan Fauzi. Alasnnya, jelas dia, para kepala daerah tingkat satu itu, juga merasa kurang "mantap" jika proses pemilihan para gubernur dilakukan melalui DPRD karena dianggap mengurangi makna dari demokrasi langsung yang dilahirkan dari reformasi. Terkait dengan ekonomi biaya tinggi pada setiap proses pemilihan langsung yang dinilai tidak sebanding dengan tugas gubernur setelah otonomi daerah, Mendagri mengatakan, gubernur berpendapat kondisi itu merupakan risiko dari demokrasi.
