Partai Besar Kurang Dukungan Rakyat Di Riau

Pekanbaru, 30/12 (ANTARA) - Tidak sedikit partai besar yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Riau, tumbang karena tidak mendapat dukungan masyarakat di daerah itu.

        Kurangnya dukungan masyarakat terhadap partai besar itu dilihat dari partisipasi terhadap calon pimpinan yang diusungnya, dan juga tandai dengan menciutnya kepercayaan rakyat.

        Salah satu bukti misalnya, partai Golkar yang merupakan partai berkuasa di bumi lancang kuning tersebut hanya mampu mendudukkan satu calonnya dalam Pilkada daerah itu.

        Hanya pasangan Yopie Arianto-Harman Harmaini yang diusung partai ini hanya mengantongi 36,61 persen suara di Indragiri Hulu, sedang tiga calon lainnya gagal bersaing.

        Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya mampu mendudukkan satu calonnya, yakni Khairul Anwar-Agus Widayat sebagai kepala daerah di Dumai dengan total suara 49,82 persen.

        Begitu juga PKS yang berhasil di Bengkalis dan Kepulauan Meranti dengan mengusung Herliyan Saleh-Suayatno dan Irwan-Masrul Kasim mengantongi 43,53 persen dan 26,15 persen suara.

        Sepanjang 2010 tercatat empat kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Indragiri Hulu.

        Dalam helat akbar yang diselenggarakan secara serentak pada 3 Juni 2010 tersebut, terdapat 16 pasangan calon Kepala Daerah maju dalam Pilkada.

        Untuk Dumai terdapat tiga pasangan calon yang maju, yakni Zul As-Sunaryo, Khairul Anwar-Agus Widayat, Hardi Selioso-Mas Irba. Di Bengkalis empat pasangan, yakni Sulaiman Zakaria-Arwan Mahidin, Herliyan Saleh-Suayatno, Normansyah Abdul Wahab-Syamsul Gusri,Zulfan Heri-Syahrin Yunan.

        Calon yang paling maju di kabupaten termuda, Riau yakni Kepulauan Meranti, tercatat lima pasangan. Intsiawati Ayus-Amyurlis, Said Hasyim-Taufiqqurrohman, Irwan-Masrul Kasim, Ismail Fauzi-Darwin Susandi dan Rusfian-M Adil.

        Terakhir di Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat empat pasangan calon yang maju dalam Pilkada, yakni Tengku Razmara-Herawati, Amed Tribrapraja-Zulfahmi, Yopie Arianto-Harman Harmaini dan Mujtahid Thalib-Marjohan Yusuf.

    
PAN-Demokrat gagal
   Sejumlah partai besar di Riau mengusung pasangan calon tersebut. Namun sayangnya, hampir seluruh partai besar baik Demokrat, Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera gagal mendudukkan calonnya sebagai kepala daerah.

        Dua partai besar lainnya, yakni Demokrat dan PAN terbukti gagal mendudukkan calonnya di empat kabupaten/kota tersebut. Tidak satu pun pasangan calon yang diusung partai ini duduk sebagai kepala daerah.

        Padahal dari hasil Pemilu Legislatif pada 2009 di Riau, Demokrat mampu mengantarkan empat kadernya di kursi DPRD Riau, bahkan di Pekanbaru menjadi pemenang.

        Tidak hanya partai besar saja yang kurang mendapat kepercayaan, tapi juga para incumbent yang maju dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

        Sebut saja Zul As di Dumai yang sebelumnya termasuk sebagai kandidat kuat ternyata tidak mampu membendung suara rakyat pada Khairul Anwar.

        Begitu juga di Bengkalis, Sulaiman Zakaria yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda gagal bersaing. Padahal, dia merupakan calon yang dipersiapkan bupati sebelumnya, Syamsurizal untuk melanjutkan kepemimpinannya.

        Mujtahid Thalib di Indragiri Hulu, yang merupakan bupati sebelumnya gagal menjadi pemenang. Namun hal ini tidak berlaku untuk Kepulauan Meranti yang baru pertama kali melakukan pesta demokrasi tersebut.

        Pengamat politik dari Universitas Islam Riau (UIR), Azam Awang, mengatakan, tumbangnya partai besar dan incumbent membuktikan berkurangnya kepercayaan masyarakat daerah ini.

        Menurutnya, masyarakat membutuhkan wajah baru yang membawa angin segar perubahan. Bukan hanya partai yang mengusungnya, tetapi juga calon pimpinannya.

        Dekan FISIP UIR ini mengatakan, legislator yang duduk di DPRD Riau maupun kabupaten/kota belum seratus persen membela kepentingan masyarakat, dan ini terbukti dari banyaknya Perda yang belum berpihak kepada masyarakat.

    
Sukses dukungan rakyat
   "Begitu juga pemerintahan yang terbukti gagal karena APBD yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, ternyata lebih banyak untuk belanja pegawai. Padahal di beberapa sektor seperti pendidikan dan kesehatan masih memerlukan perhatian lebih," kata dia.

        Hal inilah yang membuat berkurangnya rasa percaya masyarakat, dan bahkan rakyat Riau saat ini mengalami krisis kepercayaan dalam artian tidak percaya lagi kepada janji yang disampaikan para calon.

        "Karena apa yang disampaikan tidak terealisasi dengan baik. Maka masyarakat tidak lagi percaya. Ditambah lagi, maraknya kasus korupsi di Riau yang menambah rasa ketidakpercayaan masyarakat," jelas dia.

        Sementara Wakil Ketua Wakil DPD Golkar Riau, Abu Bakar Sidik mengatakan, kekalahan Golkar merupakan anomali politik. Hal ini wajar terjadi dalam dunia politik karena dalam Pilukda rakyat tidak menilai partai yang mengusungnya melainkan sosoknya.

        Terlepas dari semua itu, anggota KPU Riau Tengku Edy Sabli menilai pelaksanaan Pilkada berlangsung sukses. Ia mengatakan Pilkada di Riau yang dilaksanakan serentak tersebut berlangsung dengan suasana kondusif.

        Walaupun diakuinya memang ada "riak kecil" seperti yang terjadi di Dumai dan Bengkalis, di mana calon yang dinyatakan kalah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

        "Lepas dari semua itu, Pilkada berlangsung sukses karena semua komponen, pemerintahan, masyarakat dan stakeholder memberi dukungan sesuai kapasitasnya masing-masing," jelas dia.

        Disinggung soal gugatan yang disampaikan ke MK, Edy menilai hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Namun hal tersebut, lanjutnya, bukan berarti KPU gagal dalam melakukan pesta demokrasi ini.

        "Sangat tidak relevan, jika hal ini dikaitkan dengan pengaduan terkait selisih perolehan suara yang jumlahnya tidak mampu menyaingi pemenang," tambah dia.

        Edy juga berharap suksesnya penyelanggaraan Pilkada pada 2010 itu terjadi pada 2011. Ada tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada yakni Pelalawan, Kuantan Singingi, Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Siak.

        Pengalaman berkurangnya dukungan/kepercayaan masyarakat terhadap partai besar pada 2010, bukan berarti dalam pesta demokrasi 2011 di Riau akan mundur dalam artian makro. Mereka tetap maju dan "menjual" kebaikan dalam Pilkada.