Hatta Rajasa layak di-"Reshuffle"

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Pengamat ekonomi dari Universitas Riau Restu menilai pos kementrian perekonomian untuk masuk dalam daftar "reshuffle" termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

"Sejauh ini belum ada kontribusi maksimal untuk Riau. Perekonomian di tanah air khususnya Riau sendiri juga cendrung tidak stabil dan banyak infrastruktur terutama jalan-jalan di Riau yang mengalami kerusakan parah dan cukup parah," kata Restu di Pekanbaru, Kamis.

Infrastruktur jalan yang saat ini menjadi sorotan nasional yakni jalur penghubung antara Kota Dumai dan Pekanbaru.

Badan jalan yang diperkirakan sepanjang 188 kilometer itu sampai saat ini masih mengalami kerusakan parah dan cukup parah, terlebih di seputaran wilayah Kota Dumai.

Selain itu, kata dia, jumlah penduduk miskin yang disulut oleh rendahnya mutu pendidikan di Riau juga masih sangat tinggi, bahkan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan walau tidak begitu signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau kata Restu juga menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin Riau pada bulan Maret 2011 mencapai 485.050 jiwa atau sekitar 8,47 persen dari total jumlah penduduk di Riau.

"Jumlah tersebut memang sempat dikabarkan berkurang dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya, bursa kerja yang ada di Riau tetap saja tida seimbang dengan jumlah pengangguran yang ada di Riau," katanya.

Selain tingginya angka kemiskinan menurut Restu, "PR" Kementrian Perekonomian RI lainnya adalah tekanan inflasi Riau yang semakin hari semakin parah.

Menurut Restu pemicu inflasi di Provinsi Riau pada 2011, selain karena beberapa faktor internal dan eksternal daerah, juga karena minimnya perhatian Pemerintah Pusat.

"Beberapa faktor yang belum terselesaikan oleh Kementrian Bidang Perekonomian ini sangat cukup untuk menunjukkan bahwa kinerja Menteri Koordinator Perekonomian RI Hatta Rajasa masih sangat minim dan layak untuk dipertimbangkan untuk masuk dalam daftar 'reshuffle'," ujarnya.

Ia menyatakan, nilai rapor yang pantas untuk Menko Perekonomian tidak lebih dari enam yang artinya masih dibawah rata-rata.