Jakarta, (ANTARARIAU News) - Dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, pemerintah akhirnya menyetujui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 200 kilowatt (KW).
Demikian disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan pada seminar nasional tentang kebijakan energi nasional dengan tema "KEN, Sebagai Fondasi Terwujudnya Kedaulatan Energi Menuju Kemandirian Bangsa" di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
"Melihat kebutuhan energi yang terus meningkat, saya telah menyetujui pembangunan PLTN berkapasitas 200 KW," kata Dahlan.
Dahlan menjelaskan bahwa pembangunan PLTN di Indonesia memang banyak menuai kontroversi. Tapi jika melihat dari peristiwa kebocoran radiasi di PLTN Fukushima Jepang, menurut Dahlan, pembangunan PLTN tetap bisa dilanjutkan. Hal itu mengingat dalam peristiwa meledaknya PLTN Fukushima akibat guncangan gempa tersebut tidak ada korban jiwa satu pun.
"Saya sudah bertemu dengan banyak orang Jepang. Jadi begitu ada pengusaha yang minta izin bangun PLTN saya langsung menyetujuinya," katanya.
Dahlan menambahkan bahwa setelah pembangunan PLTN berkapasitas 200 KW selesai, pemerintah juga telah menyetujui pembangunan PLTN tahap berikutnya sebesar 2 MW.
"Setelah PLTN 200 KW selesai, maka akan ada pembangunan PLTN berikutnya dengan kapasitas 2 MW," ujarnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Tekknik UGM, Tumiran, mengatakan pembanguan PLTN dalam 50 tahun ke depan tidak dapat dihindarkan, mengingat kebutuhan konsumsi listrik dalam 50 thhun ke depan mencapai 2.710 TWh.
"Saya yakin untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, energi nuklir ini jelas harus masuk," kata Tumiran.
Ketua Umum Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang H Soerawidjaya mengatakan bahwa pembangunan PLTN dil uar Pulau Jawa tidak menguntungkan, pasalnya kebutuhan energi listrik selama ini lebih besar di Pulau Jawa dibandingkan luar Jawa. "Yang butuh Nuklir itu Jawa, yang lain hanya kecil-kecil saja," katanya.
Meski telah menyetujui pembangunan PLTN tersebut, namun sejauh ini pemerintah tidak menyebutkan lokasi pembangunannya, begitu juga dengan nama kontraktornya. Namun besar kemungkinan pembangunan tersebut dilakukan di luar Pulau Jawa terkait dengan faktor keamanan dan ketersediaan pasokan energi primernya.
Dahlan Iskan setujui pembangunan PLTN
