Pekanbaru (ANTARARIAU News) - Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada, Revrisond Baswir, mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus mencermati merajalelanya penguasaan asing dalam sektor perkebunan kelapa sawit, karena BUMN perkebunan kini hanya menguasai 7,8 persen dari total lahan sawit di Indonesia.
"BUMN perkebunan kini hanya memiliki 7,8 persen lahan sawit secara nasional," kata Revrisond Baswir, di Pekanbaru, Kamis.
Menurut dia, Indonesia kini memiliki sekitar 7,5 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan 40 persen diantaranya milik rakyat. Industri kelapa sawit nasional hanya sekitar 7,8 persen dan sisanya milik swasta.
Pertumbuhan kepemilikan asing dalam sektor perkebunan sawit diyakininya juga disebabkan pemerintah daerah yang sangat mudah memberikan izin bagi investor asing pada era desentralisasi. Namun, pengelolaan perusahaan asing tersebut kerap mengabaikan kesejahteraan masyarakat karena tidak serius membantu para petani plasma.
Hal senada juga diutarakan oleh Wakil Gubernur Riau Mambang Mit, bahwa kepemilikan kebun sawit asing makin bertambah dan modusnya menggunakan warga Indonesia untuk membantu membuka kebun baru.
Menurut dia, luas kebun sawit di Riau kini mencapai 2,2 juta hektare dan jumlah itu sama seperti yang dimiliki Malaysia. Perbedaannya adalah Malaysia sudah terlebih maju dalam hal pengembangan industri hilir kelapa sawit.
Namun, seluruh aktivitas ekspor minyak mentah kelapa sawit dari Riau dikuasai oleh Malaysia lewat perusahaan.
"Bahkan, ketika Malaysia sudah keterbatasan lahan untuk memperluas kebun sawit baru, mereka akhirnya membuka di Riau dan keuntungan paling besar tetap ke mereka," ujar Mambang.
7,8persen kebun sawit dimilki BUMN
