Gubri luncurkan ''Pekan Panutan Pajak''

Pekanbaru - Gubernur Riau HM Rusli Zainal meluncurkan "Pekan Panutan Pajak" sekaligus memasukkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pribadinya di Kantor Pajak Pratama Pekanbaru, di Pekanbaru, Senin.

"Peran pajak sangat besar karena negara dan Riau tidak bisa membangun tanpa ada pajak dari masyarakat," kata Rusli Zainal.

Ia menjelaskan, kontribusi pajak dalam dana pembangunan daerah cukup besar. Hal itu bisa dilihat dari dana bagi hasil untuk Riau pada 10 tahun terakhir yang sangat tinggi. Bentuk nyata penerimaan pajak yang bertambah juga bisa dilihat dari jumlah APBD Riau pada tahun 2012 yang menjadi sekitar Rp6,5 triliun dan naik dari tahun lalu yang sebesar Rp5,2 triliun.

"Saya berharap acara 'Pekan Panutan Pajak' ini bukan sekadar seremonial saja, tapi diharapkan juga memberi contoh dan bentuk nyata kepada masyarakat untuk taat membayar pajak," ujarnya.

Ia mengakui, banyak warga kehilangan kepercayaan terhadap instansi pajak karena dampak kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Namun, ia berharap hal tersebut jangan membuat masyarakat melalaikan kewajiban sebagai warga negara yang taat peraturan.

"Kalau ada yang main-main soal pajak kan sudah ditindak. Ada Gayus, kemudian Gayus satu, Gayus dua dan itu ditindak tegas," ujarnya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), Nirwan Tjipto, mengatakan kasus-kasus perpajakan yang terjadi belakangan ini membuat DJP mendapat kritikan keras dari berbagai pihak. Namun, hal itu diakuinya membuat DJP harus memperbaiki diri dengan bekerja keras untuk mewujudkan reformasi di tubuh institusi perpajakan.

"Reformasi belum selesai, kami akan terus introspeksi dan melakukan pembenahan agar jadi baik," ujarnya.

Ia mengatakan DJP juga telah menerapkan sistem kontrol internal agar setiap pegawai dengan sukarela melaporkan (wistleblower), apabila ada penyimpangan dalam perpajakan yang mengakibatkan kerugian negara.

"Jadi sistem 'whistleblower' itu diharapkan agar pegawai pajak berani melaporkan apabila ada penyimpangan pajak, meski itu dilakukan atasan sekalipun," katanya.

Ia mengatakan, para wajib pajak diharapkan juga mengikuti prosedur yang berlaku agar meminimalisasi penyelewengan perpajakan.

Sejumlah pejabat ikut memasukkan SPT tahunan pada acara "Pekan Panutan Pajak", diantaranya Wakil Gubernur Mambang Mit, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT, dan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Adang Ginanjar.