Perusahaan di Inhu Masih Gunakan BBM Subsidi

Rengat, (antarariau.com) - Sejumlah perusahaan angkutan perkebunan dan pertambangan di kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, masih menggunakan BBM bersubsidi.

Karena itu, Kabag Ekonomi Setdakab Inhu, Dahjoni, Minggu, di Rengat, mengemukakan, Pemkab Inhu segera mendata perusahaan perkebunan dan pertambangan yang diduga memakai BBM bersubsidi tersebut.

"Sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan yang ada di Inhu masih menggunakan BBM bersubsidi, akibatnya merugikan masyarakat, hingga sering terjadi kelangkaan BBM," katanya.

Hasil laporan masyarakat, katanya, masih ada perusahaan yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk operasional perusahaannya, maka Pemkab Inhu akan mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengawasan, agar tidak terlalu jauh merugikan masyarakat Indragiri Hulu dan hal ini melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sejak september lalu.

"Tanggal 1 September lalu telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh perusahaan menggunakan BBM bersubsidi. Karena itu Pemkab Inhu akan menggelar rapat secara menyeluruh sehingga keadaan ini dapat diperjelas, sanksi terhadap perusahaan yang ada dapat dilaksanakan," katanya.

Edaran surat menteri tentang larangan bagi kendaraan jasa angkutan pertambangan dan perkebunan memakai BBM bersubsidi sejak tahun lalu telah disebarkan. Jika ditemukan dan ada bukti yang jelas perusahaan perkebunan dan pertambangan di Inhu melanggar itu akan diberikan sanksi yang tegas.

"Saya berharap kepada Dinas Pertambangan, Dinas Perkebunan memberikan data yang jelas tentang jumlah perusahaan yang da di Inhu, untuk mengetahui apakah menggunakan BBM dan memiliki armada angkutan untuk operasionalnya sekaligus meminta pihak Dishubkominfo Inhu untuk melakukan pendataan dan pengawasan," katanya.

Pemkab Inhu melalui Bagian Ekonomi menyarankan agar pihak perusahaan memiliki Pompa bensin sendiri, agar penggunaan BBM jelas dan transparan.

"Jika setiap perusahaan perkebunan dan pertambangan punya Pompa BBM sendiri, akan dapat dipantau BBM apa yang mereka gunakan," katanya.

Dia juga berharap peran aktif LSM, organisasi kemasyarakatan yang ada di Indragiri Hulu untuk selalu memantau perkembangan penggunaan BBM bersubsidi ini, sehingga masyarakat tidak dirugikan lagi ke depannya.

Ketua GPAK Inhu Harmain membenarkan masih banyaknya perusahaan pertambangan dan perkebunan di Inhu menggunakan BBM bersubsidi.

Menurut dia, selama ini pihak perusahaan belum mendapatkan tindakan tegas dari Pemkab Inhu, sehingga leluasanya menggunakan BBM tersebut. Padahal BBM bersubsidi diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah.

"Perusahaan tersebut perlu ditindak tegas, bila perlu Tim saya yang akan mengawasinya, setelah data terkumpul akan melaporkan kepihak terkait," janjinya.

Menurut Harmain, sering terjadinya kelangkaan BBM salah satu faktor karena dijualnya BBM kepada perusahaan, hanya saja selama ini laporan LSM dan masyarakat belum mendapat tanggapan dari Pemkab Inhu.

*kontributor Rengat