Pekanbaru, (antarariau.com) - Rapat perdana saat pengaktifan kembali posko utama penanggulangan kabut asap di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Kamis, mendadak menegang akibat ketidakhadiran sejumlah instansi dari pemerintah daerah Riau.
Komandan Satgas Tanggap Darurat Asap Riau Brigjen Teguh Rahardjo, Kamis mempertanyakan kenapa tidak ada satu pun perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) hadir dalam rapat koordinasi itu.
Padahal kata dia keberadaan mereka sangat diperlukan untuk langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan yang kembali muncul dan mengkakibatkan asap mencapai negara tetangga lagi.
"Kalau perlu saya akan laporkan ke Sekda dan Wakil Gubernur Riau agar koordinasi diperbaiki," kata Teguh yang juga Komandan Danrem 031 Wirabima.
Menurut dia, Satgas membutuhkan klarifikasi dari BLH maupun Dishut Riau terkait informasi kebakaran kembali terjadi ada yang berlokasi di area perkebunan dan hutan tanaman industri.
Menurut dia, instansi terkait yakni BLH dan Dishut Riau bisa langsung melakukan memanggil perusahaan yang diduga lahannya terbakar dan meminta pertanggungjawaban.
Namun, karena tidak ada satu pun perwakilan dari instansi itu hadir, Teguh meminta pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau yang ada pada rapat saat itu untuk membantu mengingatkan Dishut dan BLH Riau mengenai pentingnya koordinasi bersama dalam Satgas tersebut.
"Tolong datang ke kantornya setiap hari supaya mereka ingat," katanya.
Kekesalah juga ditunjukan oleh Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto mengenai lambannya respon instansi pemerintah daerah di Riau.
Pemerintah Daerah Riau Lamban Antisipasi Kebakaran Hutan
