Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau belum bisa merealisasikan target yang ditetapkan dalam upaya peremajaan tanaman karet pada areal seluas 110 ribu hektare di daerah itu.
"Peremajaan karet masih banyak yang belum bisa dilakukan antara lain terkendalanya ketersediaan anggaran," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulher di Pekanbaru, Kamis.
Menurut Zulher, anggaran yang diperlukan dalam melakukan peremajaan karet seluas 110 ribu hektare baru tercapai sebanyak 1.300 hektare pertahun dibiayai APBN.
Sedangkan pembiayaan peremajaan karet melalui APBD Provinsi Riau hanya tercatat sebanyak 2.500 per tahun.
"Anggaran tersebut seharusnya bisa ditambah antara lain melalui pengembalian Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan sehingga bisa digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk bersubsidi dari petani dan untuk petani," katanya.
Zulher mengatakan, tuntutan atas pengembalian dana DBH itu sejak 2001 disampaikan ke pemerintah akan tetapi alasan pemerintah ketika itu adalah UU terkait perlu direvisi.
Mirisnya, katanya lagi, revisi UU tersebut justru tidak termasuk tentang perkebunan termasuk menganai DBH sawit sehingga usulan revisi perlu kembali digencarkan.
"Jika usulan pengembalian DBH perkebunan Riau tersebut belum dikabulkan, maka 2014, seluruh gubernur, Ketua DPRD dan DPD dapil yang memiliki perkebunan khususnya sawit akan menemui Presiden untuk meminta kebijakan dikembalikannya DBH tersebut," katanya.
Berdasarkan data BPS Riau, tercatat bahwa perkebunan berperan penting dalam pengembangan pertanian untuk tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di Riau adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan cengkeh.
Seratusan HA Karet Riau Belum Diremajakan
