Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Said Saqlul Amri, mendesak perusahaan bertanggung jawab memadamkan kebakaran lahan di area konsesi mereka yang menyebabkan bencana kabut asap di daerah ini.
"Enak saja perusahaan yang lahannya terbakar lalu kita yang memadamkannya pakai uang negara," kata Said Saqlul kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.
Selain itu, ia juga meminta kepolisian bertindak cepat menyelidiki dugaan kebakaran lahan yang melibatkan perusahaan. Data gabungan dari BPBD dan Polda Riau menunjukka luas kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau sudah mencapai 5.483,95 hektare sejak akhir Januari hingga pekan kedua Februari 2014.
Dari jumlah tersebut, Said mengatakan sebagian besar merupakan lahan konsesi perusahaan. BPBD mencatat kebakaran di konsesi hutan tanaman industri PT Arara Abadi dari Sinarmas Group seluas 20,5 ha di Kabupaten Siak.
Kemudian area kebakaran yang luas terdapat di konsesi PT National Sago Prima (NSP) dari Sampoerna Agro Group sekitar 1.200 ha di Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Kepolisian harus secepatnya melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusaan ini," katanya.
Ia mengatakan tidak tepat jika dana tanggap darurat Pemprov Riau sebesar Rp10 miliar digunakan untuk memadamkan kebakaran lahan di area perusahaan.
"Kalau perusahaan itu diberi izin di area yang luas, tapi tidak bisa menjaganya sampai terbakar ya itu sama saja rugi negara," katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru, pantauan terakhir satelit NOAA 18 pada sekitar pukul 17.00 WIB menunjukan titik panas (hotspot) mencapai 139 di Riau. Jumlah tersebut turun dari hari sebelumnya yang mencapai 244 titik.
"Semoga ini indikasi baik kebakaran dan kabut akan berkurang, karena bencana asap ini tidak seharusnya terjadi pada bulan Februari dan ini lebih cepat dari prediksi semula bakal terjadi pada bulan Mei-Juni," ujarnya.
BPBD Riau Desak Perusahaan Tanggung Jawab Kebakaran Lahan
