Pekanbaru, (Antarariau.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan pencopotan terhadap pejabat daerah setingkat camat, kepala desa maupun TNI/Polri yang lalai atau lambat menangani peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
"Ini adalah instruksi Presiden SBY," kata Wakil Komandan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kabut Asap Riau Mayjen TNI Iskandar.
Jadi memang, demikian Iskandar, pemerintah tidak main-main dalam mengatasi persoalan kabut asap dan kebakaran hutan di Riau.
Bahkan hasil koordinasi di Jakarta beberapa waktu lalu, kata dia, Presiden SBY juga memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif untuk terus memantau situasi dan kondisi di Riau secara rutin dan melaporkannya segera jika ada kejadian lagi.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut Raffles B. Panjaitan kepada pers di Pekanbaru mengatakan, para pejabat atau pihak yang lalai atas kewenangannya, khususnya dalam hal penanggulangan bencana kebakaran lahan dan kabut asap, dapat dikenakan sanksi pidana.
"Itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013," katanya.
Ia menjelaskan, pejabat di instansi yang mendapat mandat mengatasi persoalan itu, jika terbukti lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat dikenakan dengan pasat tersebut.
"Mereka dapat dihukum minimal 6 bulan kurungan dan maksimal 1 tahun penjara serta denda maksimal Rp1 miliar," katanya.
Jadi menurut dia, memang pemerintah tidak main-main dalam mengatasi persoalan karhutla, tidak hanya di Riau, naun juga seluruh daerah di Indonesia.
"Lalai yang dimaksud, adalah mereka (pejabat) yang dengan sengaja membiarkan kasus kebakaran hutan terjadi tanpa ada antisipasi atau upaya pemadaman," katanya.
Kalau misalkan di kantor, kata dia, pejabat itu telah mendapat informasi adanya kebakaran lahan di wilayahnya, namun tetap saja cuek, nah itu bisa dikenakan pasal kelalaian.
Sementara jika telah dilakukan upaya namun tidak sanggup, kata dia, itu bukan tindak kelalaian dan akan diberikan bantuan dari tim lainnya.
Berita Lainnya
115 anggota parlemen Prancis minta Presiden Macron setop jual senjata ke Israel
06 April 2024 14:26 WIB
Presiden Jokowi minta jajarannya jaga stok dan harga pangan jelang Ramadhan
26 February 2024 11:14 WIB
Presiden AS Joe Biden minta Netanyahu jamin keselamatan warga sipil di Kota Rafah
12 February 2024 11:44 WIB
Presiden Jokowi minta penguatan audit fasilitas "smelter" guna cegah kebakaran
30 December 2023 12:34 WIB
Presiden Jokowi minta jajaran perhatikan stabilitas harga bahan pokok
11 December 2023 15:04 WIB
Presiden Jokowi minta pembiayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terus dipermudah
07 December 2023 12:01 WIB
Presiden Jokowi minta Menteri Agama suarakan terus keberpihakan RI ke Palestina
06 November 2023 15:05 WIB
Presiden Jokowi minta masyarakat dari beragam etnis hidup harmonis di IKN
03 November 2023 10:57 WIB