Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan semua kegiatan yang dilakukan pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus benar-benar terarah dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
"Semua rencana pembangunan harus bisa dimaksimalkan dengan tujuan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Semua bidang yang dirancang harus menyentuh serta berguna bagi masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini di Kampar, Selasa.
Hal tersebut diutarakannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Riau yang dihadiri Gubernur Riau Annas Maamun, Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, para bupati/wali kota se-Riau dan para pejabat terkait.
Diah sempat menyinggung mengenai penyediaan lapangan kerja pemerintah terutama di daerah, mengingat pertumbuhan penduduk yang sudah tidak bisa dibatasi yang membuat angka pertumbuhan penduduk setiap tahun semakin meningkat.
Seluruh kegiatan yang bersifat subtansi dan merupakan prioritas harus diutamakan karena tentunya akan diperlukan bagi masyarakat secara luas. Kemudian pelayanan untuk publik, juga harus menjadi sorotan.
Pelayanan harus mencakup untuk semua keperluan yang dibutuhkan masyarakat, lalu tidak ada ketimpangan untuk satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu provinsi atau dengan kata lain semuanya harus merata.
"Layanan administrasi juga harus semakin dipermudah. Tidak ada lagi proses administrasi yang membuat masyarakat menjadi malas untuk mengikuti prosedur yang berbelit-belit," tegasnya.
Pemerintah Provinsi Riau memaksimalkan tujuh layananan umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti dibidang pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, pekerjaan umum, pertanian, ketenagalistrikan dan pemukiman penduduk.
Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus memaparkan program pokok Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan visi dan misi gubernur Riau serta wakil gubernur Riau periode 2014-2019 dalam (Musrembang) Provinsi Riau.
"Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencapaian layanan masyarakat tersebut, terus dimaksimalkan seperti program pendidikan yang telah diwajibkan program wajib belajar 12 tahun," ujarnya.
Kemudian perencanaan pembangunan infrastruktur sekolah ditingkatkan, pengadaan tenaga pendidik juga perlu diperhatikan. "Pembangunan desa terus ditingkatkan, program kesehatan seperti Jamkesda harus dioptimalkan," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau M Yafiz menyebutkan, sesuai dengan visi pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2014-2019 yakni lebih meningkatkan infrastruktur pembangunan serta pedesaan.
"Untuk mewujudkan percepatan pembangunan, peran serta aktif dunia usaha baik BUMN maupun swasta dalam mengisi dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sangat diperlukan," ucapnya.
Hasil penetapan program dan kegiatan se-Riau tersebut akan disusun dalam dokumen yang diajukan Musrenbang Nasional 28 April 2014.
Kemendagri: Semua Kegiatan Harus Sentuh Masyarakat
