Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) telah menjadi bencana rutin bagi Provinsi Riau. Kebakaran tersebut menimbulkan asap yang menyelimuti daerah kebakaran itu sendiri, kabupaten/kota lain, provinsi tetanggga, bahkan ke luar Indonesia. Hal ini menimbulkan dampak dalam berbagai aspek baik itu materil dan non-materil. Berdasarkan pengalaman itulah, pencegahan terjadinya Karhutla harus menjadi prioritas dalam meminimalisir terjadinya kebakaran yang lebih besar.
Untuk mengatasi hal ini, tentu pihak terkait paling dekat dengan lokasi rawan terjadi Karhutla yang memegang peranan penting. Merekalah nanti yang akan menjadi ujung tombak meredam tersebarnya kebakaran dan tentunya asap yang akan ditimbulkan. Menyadari hal ini, di Pelalawan selama tiga tahun terakhir ini telah memberikan tanggung jawab kepada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah (BPBPKD) untuk menjadi yang terdepan membasmi Karhutla yang setiap saat mengancam.
BPBPKD Pelalawan yang saat ini dijabat oleh Abu Bakar adalah koordinator penanggulangan bencana. Sebagai koordinator, dinas ini berhak mengambil alih kendali apabila pemerintah setempat telah menetapkan wilayah tersebut dalam keadaan siaga dan siaga darurat. Dengan demikian tentunya Abu Bakar juga akan mengendalikan dinas terkait dalam melaksanakan peran kontrol atas kondisi daerah.
"Seperti pada bencana kabut asap kemarin, kita mengkoordinasikan semuanya dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika," katanya.
Tidak hanya dengan unsur pemerintah, saat ini untuk mengantisipasi Karhutla berikutnya, BPBPKD juga telah membentuk kelompok masyarakat peduli api/bencana atau relawan pada tiap desa. Pada tiap kecamatan, kata Abu Bakar, saat ini telah ada empat orang yang dilatih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tugas mereka nantinya adalah memberikan informasi sekecil apapun apabila ada gejala bencana.
Pelatihan telah dilakukan beberapa waktu lalu kepada 50 relawan dari masyarakat di 12 Kecamatan Pelalawan. Mereka dilatih dan dibina BPBPKD Pelalawan selama lima hari. Menurut Abu Bakar pelatihan relawan penanggulangan bencana ini kali ketiga digelar sejak tahun 2012. Tujuannya, agar para relawan dapat memberikan informasi bencana yang ada di kecamatan masing-masing, begitu juga dengan pencegahan awal jika terjadi suatu bencana.
"Jadi para relawan dibekali pengetahuan untuk memantau dan memberikan informasi secara langsung serta perkembangan secara berkala kondisi di daerah dan pencegahan awal jika terjadi bencana seperti kebakaran lahan dan asap, banjir, angin kencang, longsor dan lain sebagainya," terangnya.
Abu Bakar mengatakan bahwa 50 relawan ini merupakan wakil dari 12 Kecamatan di Pelalawan. Dalam pelatihan itu mereka diberi pengetahuan seputar bencana dan simulasi. Sementara untuk pembicaranya sendiri berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Provinsi, Dinas Sosial Provinsi serta Dinas Sosial Kabupaten.
"Kegiatan ini murni dari anggaran APBD Pemda Pelalawan yang ada di BPBPKD Pelalawan. Kita dari BPBPKD Pelalawan yang menaja kegiatan ini," katanya.
Hal ini juga sesuai arahan Presiden RI sewaktu turun di Riau saat musibah asap datang beberapa waktu lalu yang menyetujui perekrutan relawan yang digaji oleh Pemerintah setempat. Informasinya Mendagri juga sedang menggodok payung hukum soal perekrutan relawan yang akan digaji oleh Pelalawan sendiri. Jadi wacananya untuk desa direkrut lima relawan dan kecamatan dua orang. Intinya, wacana ini sangat mendukung program sehingga para relawan dapat bekerja lebih maksimal dalam memantau perkembangan dan pencegahan awal bencana.
Berdasarkan bencana asap yang terjadi pada periode Januari-April lalu, di Pelalawan saat itu terdapat delapan dari 12 kecamatan yang ada dilanda bencana Karhutla. BPBPKD telah melaksanakan fungsinya dengan melakukan pemadaman seoptimal mungkin. Selain itu, sebagai koordinator, juga telah ditaja pengadaan 200 ribu masker kepada masyarakat bersama Dinas Kesehatan Pelalawan. Saat ini d delapan kecamatan terjadi Karhutla telah dipastikan api itu "zero".
Meski telah berhasil memastikan tidak adanya kebakaran saat ini, namun BPBPKD tetap mewaspadai setiap waktu potensi terjadinya kembali Karhutla. Apalagi diperkirakan pada bulan Mei-Agustus, potensi kebakaran sangat tinggi. Untuk itu, hal yang harus dilakukan saat ini adalah mengarahkan untuk pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan mengumpulkan masyarakat melalui tokoh-tokohnya di tingkat RT.
"Kita kumpulkan tokoh masyarakat dari tiap RT. Kita sosialisasikan penyuluhan untuk memperkecil potensi jika ada kebakaran dengan meminta masyarakat dan perusahaan untuk tidak membakar lahan sedikitpun. Apabila dalam pantauan terjadi, informasikan dan BPBPKD akan turun," terang Abu Bakar.
Sebagai institusi yang baru, tentu BPBPKD masih mengalami keterbatasan infrastruktur baik berupa alat perlengkapan maupun Sumber Daya Manusia. Keterbatasan mengenai alat tentu saja mobil pemadam kebakaran yang masih minim. Saat ini BPBPKD baru memiliki lima mobil Damkar, itupun dua unit tidak bisa difungsikan. Telah ada mobilpun, menurut Abu Bakar, untuk daerah yang sulit dijangkau pemadaman sulit dilakukan seperti di Kuala Kampar yang harus menyeberang sungai, sementara jalan yang ada kecil dan tidak dapat memuat mobil Damkar yang besar.
Mobil Damkar yang ada di BPBPKD saat ini dulunya adalah aset Satuan Polisi Pamong Praja. Dua unit selain yang tidak bisa difungsikan siaga di kantor BPBPKD dan satunya lagi berada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang merupakan pos untuk empat kecamatan. Idealnya, kata Abu Bakar, setiap kecamatan memiliki satu pula mobil Damkar. Oleh karena itu pengadaan ini terus kita ajukan.
"Untuk tahun 2015, telah ada lampu hijau untuk ditambah mobil Damkar beserta peralatan. Lampu hijau telah diisyaratkan oleh bupati dan masyarakat juga mendukung," ceritanya.
Sementara itu, untuk tenaga SDM yang ada di BPBPKD Pelalawan masih minim. Saat ini tenaga pemadam hanya berjumlah 40 orang. Idealnya menurut Abu Bakar, untuk satu kecamatan terdapat 10 orang pemadam kebakaran. Apabila konsep ideal ini terpenuhi maka SOP pemadaman kebakaran yakni 30 menit minimal harus berada di lokasi Karhutla pasti bisa terlaksanakan.
Terkait dengan adanya perusahaan yang beroperasi di daerah Pelalawan yang juga turut terlihat berpartisipasi dalam pemadaman Karhutla, Abu Bakar mengatakan tidak terlalu berharap banyak kepada pihak perusahaan. Ia mengatakan bahwa perusahaan hanya "stand by" untuk area mereka saja. Jadi apabila ditunggu dan dimintai pertolongan perusahaan, belum tentu akan dibantu.
Meskipun Riau dan Pelalawan khususnya kerap dihinggapi bencana Karhutla dan kabut asap, untuk bencana lainnya BPBPKD bukannya tidak memperhatikan. Dinas ini juga akan turun tangan untuk bencana lainnya seperti longsor, banjir, dan puting beliung.
"Beberapa waktu lalu di daerah perbatasan antara Pelalawan dan Siak, kita juga turut membantu masyarakat terkena puting beliung persisnya di Penam. Bantuan yang kita berikan berupa bantuan bahan bangunan kepada masyarakat terdampak," sela Abu Bakar.
Selain itu, bencana banjir juga sering terjadi di Pelalawan mengingat dilaluinya area wilayah oleh Sungai Kampar. Menurut Abu Bakar, sebenarnya banjir di sekitaran pinggir Sungai Kampar adalah suatu rutinitas sejak zaman nenek moyang dulu. Banjir kiriman dari Sumatera Barat dan Kampar itu dulunya tidak begitu berdampak. Namun pada saat ini menjadi merugikan karena adanya masyarakat yang berkebun sawit, berbudidaya penangkaran ikan dan bermukim di tepi sungai.
"Suatu peristiwa dikatakan bencana apabila telah ada yang dirugikan. Selama itulah BPBPKD Pelalawan akan melaksanakan tugasnya," paparnya. (Adv/Humas Pemkab Pelalawan/Bayu Agustari Adha)
BPBPKD Pelalawan Siaga Bersama Masyarakat Peduli Api
