Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang terletak di pesisir pantai timur Pulau Sumatera dengan luas wilayah 1,3 juta hektare saat ini dipadati lebih kurang 375 ribu jiwa penduduk, tersebar di 118 desa/kelurahan di 12 kecamatan yang terbentuk saat ini.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menunjukkan, sepuluh hingga 11 persen penduduk di daerah ini merupakan kalangan masyarakat tidak mampu atau berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi demikian yang kemudian menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah setempat untuk menggencarkan program pengentas kemiskinan. Salah satunya dengan penguatan program kesehatan. Karena sakit ternyata pangkal dari kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan bertekad mewujudkan kemandirian dalam layanan kesehatan menuju zero kemiskinan atau zero "Sadikin" (sakit dikit miskin). Karena ternyata, cukup banyak orang mampu di daerah ini yang rentan jatuh miskin ketika menderita sakit.
Upaya pemerintah daerah setempat dalam mencegah masyarakat jatuh sakit kemudian mengalami kemiskinan dimulai sejak tahun 2009 dari layanan kesehatan gratis di 12 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di tiap kecamatan. "Namun kemudian ditahun 2013, layanan medis gratis di puskesmas berganti pola seiring dengan munculnya aturan baru dan terkait kesehatan gratis," demikian diungkap Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan, dr Endio Romo Praktiknyo kepada Antara di Pangkalan Kerinci, Senin (2/6).
Di Pelalawan, hingga saat ini masyarakat dari berbagai kalangan baik miskin ataupun "Sadikin" tetap mendapatkan layanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas, bahkan hingga layanan kesehatan di rumah sakit umum milik pemerintah hingga saat ini.
Maka kemudian, tidak heran program kesehatan gratis Pemkab Pelalawan mendapat sambutan yang antusiastis oleh masyarakat di berbagai kecamatan. Salah satunya di Puskesmas Kecamatan Bandar Sei Kijang. Puskesmas yang terletak berdekatan dengan wilayah perbatasan antara Kabupaten Pelalawan dengan Kota Pekanbaru ini berada pada gedung dua lantai yang cukup mewah.
Pusat kesehatan tersebut bahkan dilengkapi dengan sejumlah peralatan medis yang komplit, bahkan hingga alat untuk terapi kesehatan seharga puluhan juta rupiah pun ada. Sejumlah warga dari berbagai kalangan ketika itu terpantau mendapatkan pelayanan prima dari staf puskesmas. Bahkan hanya dengan menunjukkan kartu identitas (KTP) asli Pelalawan, warga sudah dapat layanan kesehatan secara cuma-cuma.
Antusiasme masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis juga terlihat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Bangunan bertekstur minimalis khas Melayu ini tampak dipadati oleh ratusan warga yang hendak menjalani perobatan baik rawat inap maupun rawat jalan.
Setiap pelayanan terhadap masyarakat, pegawai harus ramah dan diwajibkan memberikan senyum sapa, demikian diungkap Ridwan, staf RSUD Selasih. Dalam rangka mempersiapkan perubahan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Selasih Pangkalan Kerinci juga telah membangun kerjasama dengan pihak pendamping seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.
Sehingga jika nantinya usai dilakukan pemeriksaan atau audit keuangan, maka RSUD Selasih tinggal menunggu Tim Pemkab Pelalawan melakukan penilaian terhadap semua persyaratan RSUD menjadi BLUD yang telah dipersiapkan pada tahun ini.
Direktur RSUD Selasih Pangkalan Kerinci, dr Ahmad Krinen mengatakan, BPKP Riau diminta untuk memeriksa semua persyaratan dokumen yang dipersiapkan dan pemeriksaaan terhadap sistem tata kelola sumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
"Pihak BPKP hanya menyarankan kami untuk memperbaiki tata kelola keuangan, dan itu sudah kami lakukan demi memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat," katanya.
Dengan status RSUD Selasih menjadi BLUD nantinya, kata dia, pihaknya akan leluasa mengembangkan bisnis pelayanan kesehatan untuk meraup keuntungan, sehingga rumah sakit bisa membiayai operasionalnya sendiri.
"Sedangkan selama ini, semua biaya operasional masih bergantung pada dana APBD Pelalawan setiap tahunnya," kata dia.
Ia menjelaskan, setiap hari RSUD Selasih mampu menampung ratusan pasien dengan tetap memberikan layanan terbaiknya.
"Tidak ada pemilah-milahan pasien di rumah sakit ini, semuanya akan dilayani dengan sama, termasuk peserta Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) dan Jamkesmas yang saat ini melebur menjadi BPJS-Kesehatan," katanya.
Zero "Sadikin"
Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan, dr Endio Romo Praktiknyo mengatakan, dengan maksimalnya pelayanan kesehatan mulai dari tingkat puskesmas hingga RSUD Selasih, maka sebenarnya zero "Sadikin" (sakit dikit miskin) sudah terlaksanakan.
Apalagi menurut dia, saat ini untuk pelayanan dasar di puskesmas, semua kalangan baik yang kaya maupun yang miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
Nanti ketika sudah naik ke pelayanan tingkat dua atau di rumah sakit, demikian Endio, baru hanya akan peserta Jamkesda yang akan mendapatkan layanan kesehatan gratis.
"Semua beban biaya ditanggung oleh pemerintah bahkan hingga dirujuk ke RSUD tingkat provinsi yakni di Pekanbaru," katanya.
Saat ini menurut dia program untuk masyarakat kurang mampu dan mereka yang memiliki harta cukup namun rentan jatuh miskin ketika sakit dibagi menjadi dua bagian.
Kalau sebelumnya untuk program nasional yakni Jaminan Kesehatan Masyarajat (Jamkesmas), kata dia pesertanya ada sebanyak 69 ribu jiwa.
Namun kemudian setelah muncul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, demikian Endio, maka kemudian seluruh peserta Jamkesmas tersebut dimasukkan ke dalamnya.
Mereka menurut dia tetap mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, dan hanya saja bermutasi menjadi peserta BPJS Kesehatan yang memang merupakan integrasi program kesehatan pemerintah pusat.
Menurut dia, jumlah tersebut tidak termasuk --mereka-- yang "Sadikin". Untuk kalangan masyarakat menengah yang rentan jatuh miskin karena sakit diperkirakan ada sebanyak 20 ribu jiwa.
"Mereka itu (Sadikin) juga berhak untuk masuk dalam program jaminan kesehatan gratis, bisa di BPJS Kesehatan ataupun Jamkesda," katanya.
Peserta Jamkesda
Dinas Kesehatan Pelalawan mencatat, saat ini ada sebanyak 115 ribu masyarakat di daerah itu menjadi penerima manfaat Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang merupakan program jaminan kesehatan gratis. "Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun," kata dr Endio Romo Praktiknyo.
Ia menjelaskan, Program Jamkesda merupakan program kesehatan gratis Pemkab Pelalawan yang diselenggarakan sejak tahun 2011.
Pada awal pelaksanaannya, demikian Endio, ada sebanyak 32 ribu masyarakat kurang mampu yang masuk dalam Jamkesda. Jumlahnya kemudian terus bertambah hingga memasuki 2013 menjadi 115 ribu jiwa.
Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Pelalawan yang hanya 10 sampai 11 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 375 ribu jiwa (sudah termasuk peserta BPJS Kesehatan), jumlah peserta program kesehatan gratis tersebut memang jauh lebih besar.
Hal itu menurut dia karena banyak juga kalangan masyarakat menengah yang tergolong miskin ketika mereka jatuh sakit. "Program Jamkesda Pelalawan direkomendasikan untuk terus berjalan hingga tahun 2017 mendatang. Sementara BPJS Kesehatan tidak ada batasan waktu," katanya.
Penguatan program kesehatan nasional dan kemandirian program kesehatan daerah kini bersatu padu untuk menyejahterakan masyarakat di Pelalawan hingga zero "Sadikin". Karena sehat awal dari kesuksesan. (Advertorial)
(Galeri foto: klik disini)
Lewat Program Kesehatan, Pelalawan Menuju Bebas Kemiskinan
