Pekanbaru, (Antarariau.com) - Penghapusan subsidi listrik sejauh ini hanya untuk kalangan menengah ke atas di mana di Provinsi Riau, hanya ada 30 persen pelanggan yang terkena kenaikan tarif tersebut, demikian General Manager Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Doddy Benjamin Pangaribuan.
"Sesuai dengan ketetapan yang diberlakukan, kenaikan atau penghapusan subsidi listrik hanya diberlakukan untuk kalangan pelanggan 1.300Watt. Sementara untuk 450 dan 900Watt masih disubsidi," kata Doddy kepada pers di Pekanbaru, Rabu.
Ia menjelaskan, menurut pemerintah, kalangan pelanggan daya listrik 450 dan 900Watt merupakan keluarga menengah ke bawah yang berkehidupan atau memiliki latar belakang ekonomi yang pas-pasan.
Sementara untuk pelanggan listrik 1.300Watt ke atas, demikian Doddy, merupakan keluarga yang dikategorikan kalangan mampu atau berkecukupan.
"Mereka sudah bisa beli AC (mesin pendingin ruangan) dan perangkat elektronik bertegangan listrik cukup besar," katanya.
Maka jika dikalkulasikan, kata dia, di Provinsi Riau rata-rata pendudukan masih merupakan kalangan menengah ke bawah yang berlangganan listrik 450 dan 900Watt.
"Yang merupakan pelanggan menengah ke atas hanya ada sekitar 30 persen dan inilah yang terkena dampak kenaikan tarif listrik," kata dia.
Doddy menjelaskan, dalam pembiayaan operasional PLN selama ini berasal dari dua sumber anggaran yakni anggaran yang berasal dari PLN (APLN) dan ada juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan dalam bentuk subsidi pemerintah.
Dengan alokasi subsidi pada 2014 sesuai dengan hasil keputusan rapat Badan Anggaran DPR RI tanggal 25 hinga 30 September 2013 terkait subsidi listrik RAPBN 2014.
Sebelumnya subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp81,77 triliun yang terdiri dari subsidi listrik sebesar Rp71,36 triliun, cadangan resiko energi sebesar Rp10,41 triliun dengan asumsi kurs dolar terhadap rupiah masih Rp9.750.
"Namun akibat melemahnya rupiah terhadap dollar pada kisaran Rp12.000, hal itu yang kemudian menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat signifikan, sehingga membutuhkan subsidi lebih besar dari alokasi yang sudah ditetapkan. Kondisi ini tentunya sangat membebani APBN," katanya.
Hal itu menurut dia, karena apabila kebutuhan anggaran tidak dapat dipenuhi, maka PLN akan kesulitan untuk membiayai kebutuhan investasi dalam melayani kebutuhan kelistrikan untuk masyarakat dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Makanya, lanjut kata Doddy, dengan segala keterbatasan itu PLN tetap mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat lewat program percepatan penyelesaian proyek 10.000 Mega Watt (MW), diversifikasi energi dari pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) ke non BBM, kemudian perbaikan mutu dan keandalan pasokan, serta meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) menjadi 80 persen pada tahun ini.
Selanjutnya, kata dia, adalah memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan listrik dengan standar hari pelayanan 5 hingga 500 hari.
"Di samping itu untuk memudahkan pelanggan dalam proses PB/PD, PLN mengembangkan contact center 123 sekaligus sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi antara pelanggan dengan PLN jika terdapat keluhan atas layanan.
Peningkatan pelayanan PLN ini terlihat dari laporan survei Bank Dunia tentang ease of doing business dimana peringkat Indonesia terus naik dari 130 pada 2012 dan 128 pada 2013, serta tahun ini telah menempati posisi ke 120 dari 189 negara yang disurvei.
Salah satu parameter rating adalah kemudahan masyarakat dalam mendapatkan listrik," katanya.
PLN: Kenaikan Tarif Untuk 30 Persen Pelanggan
