Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pelaksana tugas Ketua DPD Rei Provinsi Riau, Nursyafri SE meminta Presiden RI yang baru agar lebih banyak mengembangkan pembangunan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan tempat hunian layak.
"Tempat hunian yang layak merupakan hak bagi warga negara Indonesia, namun terbatasnya pendapatan kalangan masyarakat ekonomi lemah sehingga sulit untuk memperoleh perumahan tersebut," kata Nursyafri di Pekanbaru, Kamis.
Ia mengatakan itu terkait KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2014 nomor urut dua yaitu Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla dengan perolehan suara 70.997.833 atau 53,15 persen dari total suara sah.
Menurut dia, dukungan dari pemerintah khususnya presiden terpilih diperlukan menyangkut kebijakan yang pro perumahan sehingga jika kebijakan itu diatur sedemikian rupa atau lebih berpihak pada program rumah bagi MBR oleh pusat tentunya daerah akan terbantu.
Kebijakan Presiden, akan di dengar sampai ke daerah oleh karena itu apapun kebijakan pusat tentu diharapkan pula akan sejalan dengan kebijakan di berbagai daerah.
"Ini penting karena berbagai peraturan pemerintah misalnya mendukung penetapan lokasi dan lahan untuk pembangunan rumah bagi MBR akan bisa lebih cepat terlaksana," katanya.
Kendala selama ini, diakui Nursyafri adalah menyangkut regulasi tentang penataan ruang dan wilayah (RTRW), akan tetapi semua itu akan bisa teratasi dengan mudah jika pemerintah segera mengantisipasinya dengan memberikan payung hukum yang kuat.
Pemberian payung hukum tersebut, katanya lagi sangat diperlukan mengingat kebutuhan rumah di Riau tiap tahun mencapai 40.000 unit.
"Akan tetapi masih adanya kendala yang dihadapi maka DPD REI Riau sendiri baru mampu membangun sebanyak 10.000 unit rumah tiap tahun," katanya dan menambahkan kondisi demikian justru tidak menuntaskan kebutuhan rumah bagi MBR.
DPD REI Riau, katanya lagi, sama halnya dengan DPP REI berharap Presiden terpilih tetap mengutamakan sektor perumahan rakyat dan mempertahankan keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).
"Namun siapapun yang ditunjuk Presiden memimpin Kemenpera dikabinet mendatang, REI tetap memberikan dukungan sebab bersama menteri kita bisa duduk bareng dengan seluruh stakeholder perumahan, REI, Perumnas, Perbankan, Perguruan tinggi, guna memetakan permasalahan perumahan rakyat di Indonesia, mencari solusi dan merencanakan program kerja bersama," katanya.
REI: Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Perlu Dikembangkan
