Jakarta, (Antarariau.com) - Anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin, mengatakan pemerintah DKI Jakarta bersikap tegas agar tidak serta merta memberikan fasilitas yang sama bagi para pendatang baru yang diperkirakan pasca Idul Fitri 1435 Hijriah ini ada 67.000 orang yang akan masuk ke Jakarta.
"Hendaknya pemerintah DKI Jakarta bersikap tegas agar tidak ujug-ujug memberi fasilitas yang sama bagi para pendatang baru. Juga e-KTP yang sudah ada, hendaknya tidak dibuat mudah dengan mengganti domisili," kata Nurul, Jakarta, Sabtu.
Nurul menambahkan, pekerjaan yang ada hendaknya diprioritaskan bagi penduduk lama DKI Jakarta. Dan menerapkan tahapan khusus bagi pendatang baru.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan agar urbanisasi dan migrasi penduduk tidak terus menerus terjadi dengan cara membangun daerah-daerah asal.
"Sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta atau Jawa saja," kata anggota Komisi II DPR RI itu.
Legislator: Pemda DKI Jakarta Harus Tegas Terhadap Pendatang
