Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau kini terus menggiatkan produk TBS CPO Riau untuk memiliki sertifikasi RSPO dan ISPO untuk mendorong peningkatan nilai jual kelapa sawit di daerah yang memiliki kawasan terluas perkebunan komoditas non migas itu.
"Dengan adanya sertifikasi RSPO dan ISPO ini, pelaku usaha perkebunan akan termotivasi untuk menjadikan industri komoditas non migas ini sebagai industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nilai jual TBS CPO Riau juga bakal meningkat,"kata Kepala Dinas Perkebunan Riau,Zulher, di Pekanbaru, Kamis.
Motivasi tersebut tersebut digencarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada para petani sawit terkait pula luasnya pengembangan kebun kelapa sawit memberi dampak yang cukup luas kepada masyarakat.
Berdasarkan data tahun 2011, luas areal kelapa sawit di Riau mencapai angka 2,3 juta juta hektar dan hampir 25 persen dari luas lahan secara nasional dan CPO yang dihasilkan mencapai 8.198.962 ton per tahun.
Dengan besarnya potensi industri tersebut, maka dipastikan Riau akan membutuhkan TBS yang sangat banyak. Untuk memastikan hal itu, maka seluruh pihak yang terkait dengan industri terkait diharapkan serius dan bersatu untuk menciptakan iklim investasi yang maju.
Bersamaan dengan itu dalam suatu pertemuan "Focuss Group Discussion (FGD) yang digelar World Wildlife Fund (WWF) perwakilan Riau, memfokuskan diskusi kepada isu ketersediaan Sistem Rantai Suplai Tandah Buah Segar Yang Terlacak (Traceability) Untuk Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan.
Zulher memandang bahwa Riau kini telah menjadi pusat industri kelapa sawit terbesar nasional sehingga subsektor perkebunan di Riau kini menjadi beban yang besar antaralain agar industri ini dapat terus berkembang.
"Tidak mudah memang untuk mempertahankan eksistensi subsektor perkebunan yang telah berhasil dikembangkan ini, namun dengan kesungguhan bersama pemerintah, pengusaha, petani, pegiat sosial maka diyakini industri ini berprospek cerah di masa datang," kata Zulher.
Sementara itu permasalahan utama subsektor perkebunan kelapa sawit di Riau, masih terkait legalitas kepemilikan lahan pelaku usaha perkebunan dan juga produktifitas akibat bibit dan pengelolaan yang tidak baik. Ia menjelaskan ada dua penyebab permasalahan legalitas ini, yakni ada sebagian kelompok yang masih merambah kawasan hutan dan juga bagi petani kecil, mereka tidak menganggap lahan yang telah mereka kelola puluhan tahun yang lalu itu perlu dilegalkan.
"Namun demikian dengan keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perubahan Provinsi Riau yang disahkan beberapa waktu lalu, itu diyakini akan mampu menakan permasalahan kepemilikan lahan ini,"katanya dan menambahkan
rendahanya produktifitas lebih akibat petani belum memahami bagaimana menggunakan bibit asli dan pengelolaan tenaman yang baik.
Hal ini terus disosialisasikan kepada masyarakat agar produktifitas usaha perkebunan agar terus diperbaiki, selain itu Disbun Riau, ke depan akan lebih fokus terhadap pola perluasan lahan perkebunan, namun telah menjurus kepada pola pengembangan (intensifikasi) lahan yang terus meningkat.
"Lahan di Riau tidak ada lagi sehingga perlu terus mendorong intensifikasi lahan dan juga hilirisasi produk yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan,"kata..
Asril Darussamin, dari RSPO Indonesia Liaison Office, menyatakan bahwa sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi seperti RSPO dan ISPO turut mendorong peningkatan nilai jual kelapa sawit.
"Dengan adanya sertifikasi RSPO dan ISPO ini, pelaku usaha perkebunan akan menjadikan industri ini sebagai industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Asril.
Sementara itu, Technical Support Koordinator WWF wilayah Riau, Nur Anam, menuturkan bahwa kegiatan ini penting dilaksanakan untuk membangun system perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
"Kita ingin mendorong kepada seluruh pelaku usaha perkebunan dan juga pemerintah untuk terus menciptakan industri perkebunan yangberkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Nur Anam.T
TBS CPO Riau Bersertifikasi Tingkatkan Nilai Jual
