Pemkab Bengkalis Akan Bangun Wisata Bahari

id pemkab, bengkalis akan, bangun wisata bahari

 Pemkab Bengkalis Akan Bangun Wisata Bahari

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berencana membangun kawasan wisata bahari di pulau terdepan tepatnya di Pulau Rupat yang berhadapan langsung dengan negara serumpun Malaysia.

Rencana itu disampaikan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, lewat pesan elektronik yang diterima Jumat siang, dan dia juga telah meyakinkan masyarakat Pulau Rupat, bahwa membangun daerah itu menjadi kawasan destinasi wisata bahari unggulan sudah menjadi komitmen pihaknya.

"Saya tidak ingin pulau indah itu hanya menjadi pulau harapan dan impian semata," katanya.

Sebelumnya, Kamis (21/8), Herliyan Saleh juga telah menggelar acara silaturahmi (halalbihalal) di Desa Pangkalangan Nyirih, Pulau Rupat.

Bukti komitmen tersebut, kata dia, yakni banyaknya program pembangunan sejak beberapa tahun terakhir yang dialokasikan untuk Pulau Rupat, termasuk proyek "multiyears" jalan poros Batu Panjang-Pangkalan Nyirih.

"Menyulap pulau ini menjadi destinasi wisata unggulan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu dan anggaran yang tidak sedikit. Yang pasti, untuk mewujudkan itu adalah sebuah keniscayaan, kami sedang melangkah ke sana," kata dia.

Selain program pembangunan, kata dia, Pemkab bengkalis juga ada program-program unggulan lainnya yang sedang berjalan yang pastinya juga untuk kesejahteraan masyarakat di pulau terdepan.

Ia mengatakan, termasuk di dalamnya adalah program Jamkesmasda, beras gratis, pendidikan gratis dan lainnya.

"Saya ingin apa yang menjadi program unggulan ini benar-benar dirasakan dan dinikmati masyarakat. Beras gratis misalnya, sejak beberapa tahun lalu telah dibagikan. Untuk itu saya tidak ingin mendengar ada masyarakat yang membayar untuk mendapatkan beras gratis itu," katanya.

Begitu juga dengan Rumah layak Huni (RLH), Herliyan berharap para kepala desa bisa menetapkan warganya yang benar-benar layak sebagai penerima program tersebut, dan bukan berdasarkan kedekatan atau lainnya.

"Data dengan benar, siapa warga yang berhak menerima," katanya.

Sementara untuk bidang pendidikan, kata dia, sejak beberapa tahun terakhir pemerintah daerah juga sudah mendirikan sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bertujuan untuk mendorong pendirian sejumlah perguruan tinggi di daerah-daerah terluar.

Herliyah menambahkan pihaknya juga berkomitmen untuk tetap mempertahankan sekolah gratis mulai SD hingga SMA.

"Jika masih ada sekolah yang memungut biaya di luar ketentuan yang ada akan kami tindak," kata dia. (US).