Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Komisi B DPRD Riau meminta aparat keamanan dan dinas terkait untuk melakukan operasi pasar, guna mencegah penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sedang dilakukan pembatasan kuota untuk jenis solar.
"Berdasarkan pengalaman dulu, banyak yang melakukan penimbunan dengan memanfaatkan kondisi seperti ini. Khusus untuk aparat keamanan dan dinas terkait agar melakukan operasi pasar," kata legislator Komisi B DPRD Riau, Mansyur HS di Pekanbaru, Rabu.
Ia mengatakan pembatasan saja saat ini telah menimbulkan kenaikan harga yang berdampak juga ke seluruh sektor, apalagi ditimbun. Dampak ini, katanya, sangat terasa terutama bagi kalangan yang memiliki gaji tetap seperti karyawan swasta dan pegawai pemerintahan.
"Susahnya yang gaji tetap, kalau pedagang sudah bisa dinaikkan dulu harganya. Kalau pegawai belum bisa naiki, harus buat dulu peraturannya," ucapnya.
Akan tetapi, di balik itu semua, dia mempertanyakan apakah ini adalah uji coba untuk mengurangi subsidi. Ia mengharapkan dengan kondisi ini tidak akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan karena nantinya juga masyarakat yang rugi.
Selain pembatasan kuota, politisi PKS ini juga menyayangkan isu kenaikan BBM yang santer terdengar belakangan ini. Menurut dia, masa transisi seperti sekarang ini sangat mudah untuk dipolitisir.
"Jika hal ini tidak diatur dengan baik tentu akan berdampak buruk kepada pemerintahan yang akan datang," ujarnya.
Berdasarkan pantauan, beberapa harga bahan pokok di Pasar Pusat Pekanbaru memang mengalami kenaikan akibat pembatasan kuota BBM. Contohnya harga beras dan telur yang mulai menanjak.
"Harga Beras Solok sebelumnya Rp11 ribu per kg sekarang Rp14 ribu. Kalau Telur Ayam satu rak Rp33 ribu sekarang Rp38 ribu per rak," ucap Haris, salah seorang pedagang.
Legislator: Lakukan Operasi Pasar Cegah Penimbunan BBM
