Pekanbaru, (Antarariau.com) - Guru Besar Universitas Riau Prof. Dr. Almasdi Syahza menilai kebijakan moratorium izin waralaba modern oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sudah tepat karena "menjamurnya" bisnis padat modal seperti Indomaret dan Alfamart hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semu.
"Saya sangat setuju dengan moratorium waralaba modern, karena membuka keran perizinan sebanyak-banyaknya hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semu. Keuntungan dari laba dan uang yang didapat dari penjualan di Kota Pekanbaru lebih banyak disedot ke Jakarta di mana perusahaan itu berpusat dan untuk segelintir pengusaha. Artinya, uangnya bukan berputar lagi di Pekanbaru," kata Almasdi Syahza kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.
Ia mengatakan, nilai tambah yang didapatkan pelaku usaha kecil sangat minim dalam bisnis tersebut. Selain itu, mayoritas produk yang dijual juga didatangkan dari luar Provinsi Riau. Artinya, pembangunan sektor riil daerah nyaris tidak tersentuh dengan keberadaan Indomaret dan Alfamart.
"Pendapatan daerah memang bisa meningkat dari pajak, juga dari membuka lapangan kerja. Tapi akan lebih bermanfaat apabila warung kecil diberdayakan, maka keuntungan dan lapangan kerja yang bisa diciptakan akan lebih besar lagi untuk sektor riil daerah," katanya.
Ia mengaku prihatin dengan merebaknya gerai Indomaret dan Alfamart sangat agresif hingga ke permukiman dan gang-gang kecil lewat mobil tokonya.
Almasdi menilai tidak butuh waktu lama bagi warung dan kedai kecil milik pengusaha lokal yang bermodal pas-pasan akan mati karena sulit bersaing.
Meski begitu, ia menilai Pemerintah Kota Pekanbaru tidak akan bisa selamanya membendung arus kapital dalam ekspansi bisnis waralaba modern. Salah satu sebabnya, masyarakat Pekanbaru juga makin kritis dalam memilih produk yang ingin dibelinya seiring dengan meningkatnya taraf hidup mereka.
"Pekanbaru yang ekonominya makin maju, maka masyarakat juga menuntut barang dan pelayanan yang lebih bagus. Itu adalah indikator daerah yang maju ekonominya dan masyarakatnya yang maju," katanya.
Karena itu, ia menilai moratorium izin waralaba modern perlu diiringi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perlu ada program nyata untuk pedagang kecil agar dapat kemudahan berusaha lewat bantuan pembenahan manajemen, modal, dan perbikan sarana dengan meningkatkan kualitas pasar tradisional.
Pengusaha kecil yang menghasilkan produk tertentu harus dijembatani agar bisa menjamin kualitas produknya, mendapat akses modal, dan menjangkau pasar yang lebih luas.
"Saatnya sekarang pedagang kecil di Pekanbaru dibina, karena ke depannya mereka akan menghadapi selera masyarakat yang makin meningkat dan tuntutan konsumen terhadap barang dan layanan berkualitas," ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Firdaus menyatakan tidak akan memberikan tambahan izin membuka gerai baru bagi waralaba modern Alfamart dan Indomaret. Pemerintah daerah setempat hanya memberikan Izin Prinsip untuk keduanya boleh mendirikan masing-masing 100 gerai.
Bahkan, Firdaus dibuat berang karena kedua perusahaan tersebut nekat membuka puluhan gerai baru. Wali Kota Firdaus akhirnya gencar melakukan penertiban untuk menutup gerai baru yang tanpa izin.
"Kita kasih 100 (izin), belum keluar izin kenapa bangun baru. Ini malah saya bisa tuntut," tegas Firdaus.
Pengamat: Waralaba Modern Hasilkan Pertumbuhan Ekonomi Semu
