Jakarta (Antarariau.com) - Ditjen Pajak mengusulkan penambahan jenis jasa yang dikenai pajak penghasilan (PPh) pasal 23 sebagai salah satu upaya mengamankan target penerimaan pajak APBN-Perubahan 2014 sebesar Rp989 triliun.
Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol mengaku usulan perubahan regulasi tersebut akan ditindaklanjuti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam waktu dekat. Dia mengaku usulan regulasi tersebut masih dalam pembahasan internal.
"Di level DJP, usulan itu masih belum soft. Kami baru mendapatkan feedback dari kantor pelayanan pajak . Nanti, akan kami share ke direktorat lainnya di Ditjen Pajak terkait. Baru setelah itu kami berikan ke BKF," jelasnya seperti dikutip dari bisnis.com, Kamis.
John menjelaskan instrumen pemotongan atau pemungutan PPh selama ini kurang mendukung penerimaan pajak secara optimal.
Tahun lalu, sumbangan penerimaan dari PPh Pasal 23 hanya Rp22 triliun, atau 2,66% dari total penerimaan pajak sebesar Rp833 triliun.
Sementara pada periode Januari-19 Agustus 2014, penerimaan pajak dari PPh Pasal 23 mencapai Rp17 triliun, atau 3,22% dari realisasi periode yang sama sebesar Rp527 triliun.
Adapun, Ditjen Pajak menargetkan penerimaan PPh Pasal 23 hingga akhir tahun ini sebesar Rp26 triliun. "Jadi, rencananya akan kami tambah jumlah objek pemotongan PPh Pasal 23 yang ada di peraturan kementerian keuangan No. 244/2008 tentang jenis jasa lain. Cuma, apa saja jasa yang akan dimasukkan dalam list itu, masih belum ditentukan," tutur John.
PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Dalam PPh Pasal 23, terdapat dua tarif pajak, yaitu tarif pajak 15% dari jumlah bruto, dan 2% dari jumlah bruto.
Untuk tarif 15%, dikenakan terhadap dua objek a.l. pertama, dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti. Kedua, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Sementara, untuk tarif 2% dari jumlah bruto a.l. pertama, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
Kedua, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
Ketiga, imbalan dari jenis jasa lainnya, misalnya jasa aktuaris, jasa penyelenggaran kegiatan, jasa maklon, jasa perantara, jasa cleaning service, jasa katering, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penebangan hutan, hingga jasa mixing film.
Selain itu, John menambahkan perubahan regulasi tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya kebingungan atau dispute, baik dari petugas pajak maupun wajib pajak.
Dia mengakui penentuan jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 dalam PMK tersebut belum cukup jelas.
"Misalnya, jasa perantara. Itu kan belum terlalu jelas, nanti akan kami breakdown lagi agar lebih jelas, supaya teman-teman di lapangan, dan juga wajib pajak tidak confuse. Intinya, PMK itu perlu penyempurnaan," ujar John.
Sekadar informasi, usulan perluasan jenis jasa yang dikenai PPh Pasal 2013 tersebut merupakan satu dari ketiga rencana aksi Kemenkeu pada tahun ini.
Hal itu tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenkeu 2013.
Pajak PPh 23 Diusulkan Naik, Ini Rinciannya
