Magelang, (Antarariau.com) - Pemerintah akan memberlakukan akreditasi terhadap seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
"Sebagai salah satu kontak pertama layanan kesehatan, Puskesmas harus bisa lebih bermutu lagi memberikan layanan yang berorientasi pada customer sehingga pasiennya puas," kata Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
Ia mengatakan hal tersebut usai menjadi pembicara kunci pada Jambore Pelayanan Prima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional Jateng dan DIY di Magelang.
Ia menuturkan, pelaksanaannya ada tim yang menyusun dan nanti ada penilainya, apakah sebuah puskesmas itu lulus akreditasi atau tidak.
"Kalau ada yang kurang apa yang harus diperbaiki. Semua ini sifatnya bagaimana perbaikan yang terus-menerus sehingga sedemikian rupa masyarakat puas dengan layanan primer dulu," katanya.
Menurut dia, pelaksanaan akreditasi paling lambat dilakukan pada 2015, sekarang sedang disusun pedomannya.
Menyinggung masalah pembiayaan akreditasi, dia mengatakan, saat ini masih dalam diskusi siapa yang menanggungnya.
"Secara pribadi, saya berkeinginan puskesmas tidak usah membayar. Saya khawatir, apalagi membayar asesor itu bisa menjadi konflik kepentingan. Kalau bisa pemerintah saja yang membayar sehingga tidak ada konflik kepentingan dalam penilaian," katanya.
Ia menuturkan, kalau Puskesmas tidak terakreditasi bisa tidak masuk kontrak dengan BPJS Kesehatan.
Tiap Puskesmas Akan Diakreditasi
