Pekanbaru, (Antarariau.com) - Beberapa anggota DPRD Riau berbeda pendapat mengenai pemangkasan anggaran bantuan sosial yang mencapai 80 persen oleh pemerintah provinsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatahn dan Belanja Daerah murni 2015 dengan berbagai alasan.
"Keinginan pemprov itu ada unsur kehati-hatian akibat masalah hukum yang terjadi seperti di Pekanbaru dan Bengkalis. Tapi saya kurang sependapat karena sebagai anggota dewan kita punya konstituen yang pada saat reses ada masukan dari masyarakat," kata anggota DPRD Fraksi PKS, Mansyur HS di Pekanbaru, Selasa.
Dia menyatakan bahwa bansos yang diberikan kepada masyarakat itu tidaklah besar seperti perbaikan pelataran masjid, kubah, atau perbaikan atap. Bantuan itu, katanya, bagi masyarakat jika dibantu luar biasa senangnya dan kemudian dilakukan dengan bergotong royong.
Menurut dia, jika dana bansos dipotong, ditakutkan nanti masyarakat akan turun ke jalan minta sumbangan untuk membangun masjid. Hal itu, lanjutnya, tentu nanti akan mengganggu arus lalu lintas.
"Dikhawatirkan lagi orang nanti minta sumbangan hanya gara-gara jalan rusak sedikit, lalu dipasang bendera partai dan kotak sumbangan. Hal ini tentu tidak kita inginkan sebagai provinsi yang kaya," ulasnya yang juga terpilih kembali sebagai anggota DPRD Riau periode 2014-2019.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi PAN, A. Kirjuhari berpendapat kalau pemotongan itu rasional tentu harus didorong. terkait bansos, ia mengatakan selama ini anggota dewan terkesan dijatahkan dan harus dihabiskan.
"Inilah yang merusak kita sejujurnya, lalu di sana (pemprov) juga bingung mencairkan karena banyakknya. Jadi hilangkan saja bansos, apalagi pengawasannya juga tidak jelas," ujarnya yang tidak lagi menjadi anggota DPRD Riau periode mendatang.
Dia mengatakan, sangat mendukung pemotongan itu karena selama ini juga dinilai gampang untuk diselewengkan. Selain itu, cara seperti ini menurutnya membuat masyarakat manja karena tidak punya sumber lain. Ia menyarankan agar pembangunan rumah ibadah dikembalikan saja sperti dulu tanpa ada bansos.
"Dulu bansos tidak ada, kalau bangun rumah ibadah cukup dikerjakan dengan gotong royong. Sekarang ini lucu, untuk membangun mushallah saja minta bantuan pemerintah juga," ujarnya.
Dua Anggota DPRD Riau ini Beda Pendapat Pemangkasan Dana Bansos
