Pekanbaru, (Antarariau.com) - Wahana Lingkungan Hidup menyatakan sebanyak 27 korporasi bidang kehutanan yang beroperasi secara ilegal di Provinsi Riau telah mendatangkan kerugian negara senilai Rp500 miliar.
"Itu belum termasuk kerugian ekologi atau lingkungan yang ditimbulkan," kata Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan kepada Antara di Pekanbaru lewat telepon, Rabu.
Ia menjelaskan, dari 27 perusahaan itu, sebanyak 20 di antaranya beroperasi di Kabupaten Siak dan Pelalawan.
Sebanyak 20 korporasi bidnag kehutanan itu adalah penerima Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di Provinsi Riau tahun 2002-2006 yang diterbitkan mantan Bupati Siak Arein AS dan mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar.
Kedua mantan pejabat daerah itu sebelumnya telah dijatuhi vonis bersalah karena terbukti terlibat korupsi bidang kehutanan atas izin ilegal yang diterbitkan.
"Sementara tujuh perusahaan lainnya berada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu," kata Riko.
Dia mengatakan, pada Selasa (16/9) pihaknya juga telah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk melaporkan 27 perusahaan itu yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi kehutanan.
"Fakta persidangan menyebut dengan jelas bahwa perusahaan-perusahaan kehutanan itu terlibat dalam kasus yang menjerat sejumlah pejabat daerah. Kami juga melaporkan mantan bupati Tamsir Rachman serta mantan Gubernur Riau Rusli Zainal terkait kasus yang sama," katanya.
Riko mengatakan, sebenarnya KPK tidak harus menunggu laporan ini untuk bisa mengusut sejumlah perusahaan pendistribusi kayu ke PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), anak perusahaan Sinarmas Grup (APP).
"Karena sebenarnya kasus ini telah inkrah dan fakta persidangan dengan jelas menyebut sejumlah perusahaan itu terlibat. Harusnya KPK juga menjerat perusahaan penerima izin para terpidana itu," katanya.
Dengan laporan ini, kata Riko, pihaknya juga mendesak agar KPK dapat bekerja cepat, menyeret sejumlah perusahaan penerima IUPHHKHT ke persidangan.
Berita Lainnya
Walhi Sumut: Segera tutup Kebun Binatang Medan usai empat ekor harimau mati
29 January 2024 16:39 WIB
Walhi ingatkan kedaulatan negara bisa terancam akibat perubahan iklim dan kenaikan muka air laut
03 October 2022 15:30 WIB
Walhi resmi luncurkan sistem informasi Wilayah Kelola Rakyat
02 June 2022 11:07 WIB
Walhi perkirakan 60 persen area hutan Jambi sudah dirambah atau rusak
31 May 2022 12:56 WIB
Walhi minta proses hukum yang adil bagi penambang ilegal di Gunung Botak Maluku
03 February 2022 21:08 WIB
Kerugian reklamasi Danau Singkarak diduga capai Rp3,3 miliar
22 January 2022 6:37 WIB
Selama lima tahun, lahan terbakar 1,012 juta ha
07 February 2021 15:32 WIB
Cemari udara dan kesehatan, Walhi mengingatkan BBM oktan rendah berdampak buruk
31 October 2020 11:59 WIB