Bandung, (Antarariau.com) - Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sesuai pasal 13 dan 14 tentang Pemerintah Daerah dan Perraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dan justru karenanya sudah saatnya segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Kampar saat ini dan kedepan memberikan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap sanitasi lingkungan pada kawasan tempat tinggal dan pemukiman. sedangkan prioritas titik perhatian sanitasi meliputi perihal sumberr air bersih, air limbah, persampahan dan drainase yang diawali dengan edukasi dan ajakan untuk lebih menimbulkan kesadaran masyarakat.
Demikian diungkapkan Bupati Kampar, H. Jefry Noer, SH ketika ditemui usai acara pembukaan City Sumitation Summit XIV Bandung 2014 yang acaranya dipusatkan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kampus ITB Bandung kemaren Kamis (18/9).
Ditambahkan Jefry Noer bahwa pertemuan Bupati dan Walikota se-Indonesia yang tergabung dalam organisasi Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan para calon anggota Akkopsi dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan menjalankan program sanitasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rencana aksi daerah yang dituangkan dalam strategi sanitasi berbasis masyarakat, karena ternyata 75 persen kehidupan sehat masyarakat tergantung dari sanitasi lingkungan. Sedangkan peran pelayanan kesehatan masyarakat untuk kehidupan sehat hanya sekitar 20-30 pesen saja, papar Jefry Noer seraya menambahkan salah satu bentuk aplikasi peduli sanitasi lingkungan yang dijalankan dan akan terus ditingkatkan adalah melakukan kegiatan Jum’at bersih, gotong royong di lokasi fasilitas umum dan pemukiman serta berbagai upaya menjaga dan melestarikan sumber-sumber air besih.
Tampak hadir pada acara pembukaan City Sumitation Summit XIV Bandung 2014, diantaranya Menko Kesra Republik Indonesia, DR. Agung Laksano, Wamenkes, Wamen PU, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Haryawan, LC, 348 orang Bupati/Walikota anggota Akkopsi dan undangan lainnya.
Sedangkan Bupati Kampar pada acara tersebut juga didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Kampar, Hj. Eva Yuliana Jefry, SE yang saat ini juga anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat.
Ditambahkan Jefry Noer bahwa sumber pendanaan pembangunan sanitasi pertama berasal dari APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi, dan dari dana APBN. Kedua berasal dari pendanaan non pemerintah yang berasal dari perusahaan atau tepatna dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dan perusahaan swasta atau lembaga-lembaga non pemerintah peduli sanitasi.
Sumber-sumber pendanaan tersebut untuk keberhasilannya tentu saja sangat membutuhkan keterlibatan secara langsung masyarakat. Sebab tanpa partisipasi masyarakat pembangunam dibidang sanitasi lingkungan tidaklah akan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, ujarnya.
Segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Kampar hendaknya juga menyadari bahwa dampak akibat sanitasi tidak layak bias dalam bentuk kerugian ekonomi dan dampak tidak langsung berupa penyakit diare, gizi buruk dan rendahnya produktivitas sekolah dan kerja.
Penyakit diare biasanya terkait dengan buruknya kondisi air minum dan sanitasi. Diare dapat menyebabkan kematian pada anak-anak. Sedangkan pada kasus gizi buruk sebagaiman terjadi di India yang merupakan salah satu Negara dengan penderita gizi buruk terbanyak karena lebih dari setengah penduduknya tidak menggunakan toilet atau jamban, papar Jefry Noer yang kemaren bersama istri juga sempat menyambangi tempat minum khususnya ketika masih muda dulu di Kota Kembang Bandung. (Adv)
Bupati: Saatnya Masyarakat Peduli Sanitasi Lingkungan
