Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau mendalami tudingan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menduga sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan pembakaran lahan demi mendapatkan bantuan dana dari pendonor.
"Nanti dari Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Riau yang berurusan masalah itu (LSM bakar lahan) sama kita, termasuk menyelidiki dan mendalami informasi itu," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Riau Nizhamul di Pekanbaru, Selasa.
Menurut Nizhanul, pihaknya akan mendalami laporan seperti yang ditudingkan BNPB bahwa LSM bakar lahan di Riau terutama internal lembaga organisasi tersebut khususnya pada Bidang Pemantauan Kesbangpolinmas Provinsi Riau.
Termasuk dengan keberadaan LSM baik lokal maupun asing terutama secara khusus berada di Riau dan Indonesia pada umunya karena sejauh ini pihaknya belum menerima laporan resmi seperti yang ditudingkan BNPB tersebut.
"Kita akan segera dalami lagi dengan meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan segera melakukan koordinasi seperti Kominda Riau, kemudian Polda Riau, Badan Intelinjen Negara (BIN) dan BNPB sendiri," katanya.
Kepala Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho pada pekan lalu menyatakan, ada indikasi sejumlah lembaga swadaya masyarakat terlibat melakukan pembakaran hutan demi mendapatkan bantuan dana dari donor.
"Diduga ada kelompok tertentu yang membakar untuk memperoleh dana dan kepentingan lain dari berbagai pihak. Seperti LSM memanfaatkan isu lingkungan untuk bantuan dana," ujarnya.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan akan membuat LSM lebih mudah mengangkat isu lingkungan kepada donor. Proposal tentang perubahan iklim global, hutan dan lingkungan mudah memperoleh dana dari donor.
Hal itu menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau, selain dengan motif lain membakar kebun pribadi yang tidak dikontrol. Pemilik lahan menyuruh orang upah Rp500.000 hingga 750.000 untuk lahan rata-rata seluas 10 hektare.
"Kebakaran juga dilakukan oleh kelompok yang terorganisir dalam bentuk koperasi untuk membuka kebun kelapa sawit baru yang mudah dan murah. Ini dilakukan dengan memanfaatkan konflik penguasa adat dan pemerintah," tambah dia.
Pada pekan lalu atau Senin (15/9), Greenpeace berkabung dengan menempatkan sebuah papan karangan bunga di lahan gambut terbakar atau di hamparan gambut berwarna hitam di Desa Tanjung Leban, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
LSM asing tersebut menyoroti krisis yang sedang terjadi sampai meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengamankan warisan hijau dengan memastikan perlindungan nyata terhadap lahan gambut.
Berita Lainnya
Pemprov DKI tertibkan juru parkir liar di minimarket
08 May 2024 13:53 WIB
Pemprov Sumatera Barat gelar bursa kerja sediakan 1.500 lowongan
07 May 2024 16:39 WIB
Pemprov Riau diminta bantu penempatan pengungsi Rohingya
03 May 2024 18:40 WIB
Pemprov DKI catat seribu lebih pendatang baru tiba di Jakarta usai arus balik
23 April 2024 14:52 WIB
Pemprov Riau-PTPN IV Regional III selaraskan program
21 April 2024 17:07 WIB
Relokasi guru PPPK Pemprov Riau tak dipungut biaya
20 April 2024 16:07 WIB
PT Freeport Indonesia setor Rp3,35 triliun kepada Pemprov Papua Tengah
17 April 2024 16:12 WIB
Di Kuansing, Asisten I Pemprov Riau ajak menabung di BRK Syariah
01 April 2024 13:45 WIB