Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemprov Riau berupaya meningkatkan kinerja pegawai di setiap instansi pemerintah dalam hal akuntabilitas penggunaan anggaran dan perbaikan layanan publik.
"Setiap pegawai di lingkungan Pemprov Riau diminta untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, terutama akuntabilitas penggunaan anggaran daerah," kata Kepala Biro Humas Setdaprov Riau, Joserizal Zen, di Pekanbaru, Kamis.
Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Riau Annas Maamun mendapat sorotan dari kebijakannya yang tegas untuk memangkas anggaran yang dinilai mubazir, seperti melarang pegawai melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial.
Yoserizal menilai, kebijakan tersebut menjadi salah satu penilaian yang membuat Pemprov Riau menerima penghargaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dari Wakil Presiden Boediono.
Menurut dia, penghargaan tersebut adalah sebuah kehormatan dan pemacu bagi Pemprov Riau untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan kedepannya.
"Kita jangan puas diri, dan kinerja harus terus ditingkatkan dan dipertahankan yang baiknya," katanya.
Pemprov Riau melalui Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman merima Penghargaan LAKIP 2014 di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta. Meski belum mendapatkan nilai "A" dalam LAKIP, namun Yoserizal menilai pencapaian ini merupakan kehormatan bagi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang telah bekerja berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Kami berharap tahun depan LAKIP Riau bisa mendapat nilai A," katanya.
Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya berharap agar penghargaan tersebut bisa membuat kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Wapres Boediono juga meminta agar penilaian kinerja birokrat bisa terukur melalui indikator baku, misalnya dari kualitas kebijakan yang dihasilkannya.
"Sehingga pemerintah mendatang dapat makin memperbaiki kinerja dan mendapatkan kemajuan dari reformasi birokrasi," ucap Wapres.
Wapres menilai dalam lima tahun terakhir banyak pencapaian yang sudah diraih untuk reformasi birokrasi. Meski begitu, ia mengakui masih banyak yang perlu diselesaikan untuk memperbaiki pelayanan kepada publik.
Ia menilai pembangunan Indonesia masih dan sangat tergantung pada sektor publik yang bisa menjadi masalah serius apabila tidak dikelola secara baik dan transparan.
"Sektor publik dapat menjadi inovator, tapi dapat juga menghambat dan menggerogoti," ujarnya.
Ia menambahkan, perlu adanya sanksi dan penghargaan (reward and penalty) bagi setiap pejabat publik yang melanggar ketentuan.
"Harusnya pemberian penalty (hukuman) tidak hanya terkait instansi, tapi juga pada individu," ujarnya. (Advertorial).
Pemprov Riau Pacu Akuntabilitas Dan Layanan Publik
