PAN Targetkan Tiga Unsur Pimpinan Komisi DPRD Riau

id pan targetkan, tiga unsur, pimpinan komisi, dprd riau

PAN Targetkan Tiga Unsur Pimpinan Komisi DPRD Riau

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Riau menargetkan tiga anggotanya untuk menjadi unsur pimpinan diantara lima komisi yang ada dengan satu orang pada untuk posisi ketua dan dua lainnya pada posisi wakil dan sekretaris.

"Kita masih tunggu pelantikan pimpinan definitif DPRD sebelum menempatkan anggota di komisi. Tapi kita targetnya satu anggota pada posisi ketua komisi dan dua lainnya untuk unsur pimpinan komisi lainnya," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat di Pekanbaru, Senin.

Terkait posisi ketua komisi, dia mengatakan bahwa yang ditargetkan adalah untuk Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum. Menurutnya, nama yang disiapkan untuk itu adalah Yurjani Moga karena dinilai memiliki kapasias dalam bidang tersebut.

"Selain itu dia juga pernah menjadi Ketua DPRD Kampar, jadi sudah punya pengalaman. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Riau juga merekomendasikannya," jelas Ade.

Posisi unsur pimpinan komisi lainnya, kata dia, hanya ditargetkan untuk wakil ketua atau pun sekretaris komisi. Dengan demikian, lanjutnya, PAN yang memiliki tujuh anggota terdapat lima yang menempati jabatan pimpinan dimana dua sebelunya telah ditetapkan usulannya satu menjadi Wakil Ketua DPRD yakni Sunaryo dan Ade sendiri sebagai ketua fraksi.

"Jadi hanya dua yang akan menjadi anggota biasa jika target tercapai," imbuhnya.

DPRD Riau sendiri sampai saat ini belum menetapkan nama-nama anggota yang akan menempati komisi. Sementara itu, komisi sendiri telah ditetapkan berjumlah lima seperti yang tertera dalam peraturan tata tertib yang telah disahkan.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Tata tertib DPRD Riau Ilyas HU mengatakan dalam satu komisi jumlah anggota paling sedikit 11 orang dan paling banyak 13 orang.

"Lima Komisi itu adalah Komisi A bidang pemerintahan dan hukum, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D bidang pembangunan, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat," ujarnya.