Agar Daerah Bisa Anggarkan BOS, Perlu Revisi Aturan Pembiayaan

id agar daerah, bisa anggarkan, bos perlu, revisi aturan pembiayaan

Agar Daerah Bisa Anggarkan BOS, Perlu Revisi Aturan Pembiayaan

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator DPRD Riau menyatakan perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Otonomi Daerah, khususnya soal kewenangan daerah untuk melakukan pembiayaan yang selama ini tidak bisa dilakukan.

"Apa yang menjadi kelemahan otonomi daerah adalah daerah tidak bisa melakukan pembiayaan. Otonomi hanya menyerahkan urusan ke daerah tai pembiayaan tetap dari pusat," kata Legislator PAN DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat di Pekanbaru, Senin.

Dia mengatakan, daerah hanya bisa melakukan kebijakan anggaran dalam bentuk bantuan baik itu provinsi atau kabupaten/kota. Akibatnya pelaksanaan program sering tidak terlihat karena bantuan tidak bisa diberikan secara berkelanjutan atau hanya untuk satu tahun anggaran.

"Contohnya program bantuan infrastruktur yang hanya bisa diperuntukkan dalam waktu satu tahun dan pada tahun depan harus berbeda lagi. Jadinya baik provinsi atau pun kabupaten/kota terlihat melakukan programnya sendiri-sendiri dan tidak ada koneksi satu sama lain," katanya.

Dia menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi kegiatan yang tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, dengan adanya perbaikan aturan maka pemerataan untuk semua kabupaten/kota bisa dilakukan dengan bantuan pemerintah provinsi.

Salah satu program yang pembiayaannya dilakukan pusat dan dikerjakan oleh daerah adalah dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Menurut Ade, jika daerah juga diberikan kewenangan melakukan pembiayaan seperti dana BOS ini tentu keluhan di duia pendidikan tidak dirasakan lagi.

Dia mengatakan, dengan adanya dana BOS dari daerah, pungutan liar di beberapa sekolah bisa diminimalkan. Selain itu, anggaran yang ditujukan bagi bantuan langsung untuk siswa itu bisa benar-benar tepat sasaran dan membantu pembiayaan sekolah.

"Namun catatannya, harus digelar transparan tanpa memandang ini sebuah proyek. Tapi sebaliknya untuk memajukan pendidikan," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Riau ini.