DPRD Riau Hanya Ajukan Dua Pimpinan Defenitif

Pekanbaru (Antarariau.com) - DPRD Riau menyatakan hanya mengajukan dua nama pimpinan definitif untuk dikeluarkan Surat Keputusan oleh Kementrian Dalam Negeri RI dari seharusnya empat nama yang akan menduduki posisi ketua dan wakil ketua.

"Kita sudah menyurati partai yang punya wewenang sebagai unsur pimpinan definitif, namun yang membalas hanya Partai Golkar dan PAN. Kita mengirim yang sudah saja dulu untuk dikeluarkan SK oleh Menteri Dalam Negeri," kata Ketua DPRD Riau sementara Suparman di Pekanbaru, Rabu.

Dia mengatakan bahwa partai yang berhak akan itu adalah Partai Golkar yang meraih 14 kursi untuk posisi ketua, sedangkan tiga wakil ketua yang berhak adalah PDIP dan Demokrat yang meraih sembilan kursi serta PAN yang maraih tujuh kursi.

Menurutnya, dua nama lainnya diputuskan menyusul saja karena bagaimana pun lembaga DPRD tetap harus berjalan dan juga masih banyaknya program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya partai yang belum mengirimkan nama itu juga menyusul mulai dari proses pengumuman nama di paripurna DPRD Riau.

"Setelah itu dikirim ke Mendagri dan jika telah keluar SK, di kemudian hari akan dilantik lagi dua wakil ketua itu," jelasnya.

Terkait dua nama yang sudah mengirimkan, kata dia, beberapa hari ini sudah di kemendagri dan juga telah ditandatangani oleh Gubernur Riau Annas Maamun. "Soal pelantikan kita telah minta secepatnya ditetapkan. Jadwal awal kita agendanya setelah Idul Adha yakni 8 Oktober," sebutnya.

Dua partai yang belum dikirimkan usulan yakni PDIP dan Demokrat memiliki masalah internal yang berbeda. PDIP sebelumnya mengirimkan nama Maamun Solichin berdasarkan SK Dewan Pimpinan Daerah (DPD), namun SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setelah itu malah merekomendasikan nama Manahara Manurung.

Akibat telah diumumkannya nama Maamun Solichin di paripurna, tentu perubahan nama menjadi Manahara Manurung juga harus diumumkan juga melalui paripurna sehingga diambil keputusan untuk tidak mengirim nama yang baru terlebih dahulu.

Sementara itu, nama dari partai Demokrat sampai saat ini alasannya masih dalam poroses oleh DPP.

"Kita sepakat menganggap kepentingan kelompok untuk tidak dijadikan masalah. Apapun masalah internal di partai, itu masalah internal yang harus kita hormati," imbuh Suparman.