Pekanbaru, (Antarariau.com) - Kementerian Komunikasi dan Informatika per 1 Agustus 2014 menemukan sebanyak 11.576 situs perjudian, 11.576 situs penipuan dan 1.606 dikategorikan sebagai situs phising serta 11.110 proxy.
"Belum lagi ada sebanyak 781.056 situs berbau pornografi yang telah diblokir," kata Staf Ahli Menteri bidang Politik dan Keamanan Kementrian Komunikasi dan Informatika, Budi Priyono kepada pers di Pekanbaru, Kamis siang.
Budi Priyono mengatakan itu saat menjadi pembicara diacara sosialisasi penanganan situs internet bermuatan negatif di Indonesia.
"Kegiatan ini sengaja dilakukan karena begitu maraknya situs internet bermuatan negatif," katanya.
Ia menjelaskan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, sebagai pengawas terhadap internet memiliki program TRUST+Positif sebagai acuan pemblokiran situs bermuatan negatif.
"Sejak tahun 2011, Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan yang terbaik dalam pemblokiran situs bermuatan negatif di internet," katanya.
Kegiatan ini juga muncul desakan dari instansi terkait seperti Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pihak industri musik, dan Kementerian Hukum dan HAM agar TRUST+Positif juga memasukkan daftar berbahaya sesuai dengan kapasitas institusi yang bersangkutan.
Misalnya, lanjut dia, BPOM mengirimkan nota dinas agar situs-situs yang menjual obat palsu tidak dapat diakses lagi di Indonesia. "Sehingga daftar negatif dalam sistem TRUST+Positif bertambah kriterianya selain pornografi," katanya.
Ia kembali menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika berdasarkan UU No 11/2008 tentang ITE Pasal 40 memiliki tugas sebagai regulator, fasilitator dan inisiator melakukan penanganan situs internet bermuatan negatif
Ia mengatakan, kalam penanganan situs internet bertujuan memberikan acuan bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penangananya serta melindungi kepentingan umum dari konten negatif internet yang berpotensi memberikan dampak negatif.
Sebagai wujud ketegasan Pemerintah Pusat terkait penggunaan internet sehat dan aman, kata dia, yakni mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 yang ditandatangani pada 7 juli 2014 yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat akan internet bersih dan aman.
Berita Lainnya
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB
Liburan Imlek, Pantai Selatbaru di Bibir Selat Malaka Dipadati Pengunjung
29 January 2017 21:40 WIB
Jalani Pemeriksaan Di Imigrasi Pekanbaru, TKA Ilegal Mengaku Stres
18 January 2017 16:55 WIB
Pelajar Sekolah Di Inhil Banyak Yang "Ngelem"
13 January 2017 6:15 WIB
Sejumlah Produk Kosmetik Dan Makanan Kadaluarsa Disita Pihak Polres Bengkalis
16 December 2016 23:15 WIB