Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau akan membangunkan rumah layak huni sebanyak 1.538 unit yang tersebar di 702 desa bagi warga masyarakat kurang mampu di daerah itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah.
"Selain pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Riau, Pemerintah Provinsi Riau juga sudah berencana untuk membangun rumah layak huni (RLH), bagi masyarakat miskin yang ada di Provinsi Riau, dan akan diwujudkan pada 2014 ini," kata gubernur Annas Maamun, Selasa.
Gubri berharap program ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita akan bangun rumah layak huni untuk masyarakat miskin dan harus benar-benar yang memenuhi kriteria itu. Karena banyak yang menerima realisasi rumah itu tidak dari kalangan miskin," ujarnya.
Dijelaskan Gubri, dirinya tidak ingin lagi program pembangunan Pemerintah di Provinsi Riau tidak tepat sasaran. Terutama yang di peruntukkan bagi msyarakat miskin. Dimana tidak ada lagi program-program pembangunan yang mubazir, apalagi program yang jelas-jelas untuk kepentingan masyarakat namun ternyata tidak tepat sasaran.
Kondisi ini juga membuat Gubri mengawal ketat seluruh program pembangunan yang dilaksanakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemprov Riau. Salah satunya program pengadaan Rumah Layak Huni yang memang hampir setiap tahun dilaksanakan.
"Semua program pembangunan harus bersentuhan dengan masyarakat. Jika dinilai ada program yang mubazir, bahkan tidak tepat sasaran, bagus di coret saja," terang Gubri.
Sementara itu, badan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau Daswanto berharap pembangunan rumah layak huni tersebut bisa terkejar hingga akhir tahun.
Sementara untuk merealisasikan keinginan Gubri Annas Maamun, BPM Bangdes Riau melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
"Dari data yang dihimpun BPS tersebut nantinya diketahui berapa jumlah masyarakat yang berhak dan layak menerima RLH," terangnya.
Data yang diperoleh akan disesuaikan dengan data masyarakat miskin di pemerintah di kabupaten dan kota se-Riau. Jika terdapat perbedaan data, kemudian harus dilengkapi dengan pernyataan dari kelurahan setempat.
Untuk pembangunan RLH tersebut, gubernur telah menetapkan untuk setiap pembangunan rumah layak huni di Kabu[aten harga rumahnya mencapai Rp70 juta, sedangkan untuk di kota harga rumah mencapai Rp80 juta. Dengan harga tersebut tentunya RLH tersebut bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat miskin.
"Rumah yang dibuat itu kalau bisa di keramik, di semen semua. Jadi memang betul-betul layak untuk tempat tinggal. Kalau tidak kita yang merubah nasib masyarakat kita siapa lagi," ungkap Gubernur. (Adv)
Berita Lainnya
Pemprov DKI catat seribu lebih pendatang baru tiba di Jakarta usai arus balik
23 April 2024 14:52 WIB
Pemprov Riau-PTPN IV Regional III selaraskan program
21 April 2024 17:07 WIB
Relokasi guru PPPK Pemprov Riau tak dipungut biaya
20 April 2024 16:07 WIB
PT Freeport Indonesia setor Rp3,35 triliun kepada Pemprov Papua Tengah
17 April 2024 16:12 WIB
14 imigran etnis Rohingya di Aceh Timur kabur
12 April 2024 19:01 WIB
Di Kuansing, Asisten I Pemprov Riau ajak menabung di BRK Syariah
01 April 2024 13:45 WIB
Pemprov Riau salurkan berbagai bantuan ramadhan di Kepulauan Meranti
31 March 2024 7:21 WIB
Direksi BRK Syariah lanjutkan safari Ramadhan bersama Pemprov Kepri ke Karimun
28 March 2024 10:16 WIB