Bupati Indragiri Hulu H Yopi Arianto membuka acara Peringatan Hak- Hak untuk Tahu Se dunia dan peluncuran Standar Operasional Prosedur Daftar Isian Proyek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada Kamis, (2/10) di Gedung Rapat Bappeda Indragiri Hulu.
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Kabupaten Indragiri Hulu HR Erisman, Seluruh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat dan sejumlah Organisasi kemasyarakatan yang diperkirakan mencapai ratusan orang.
Peluncuran ini dalam rangka realisasi program Oven Goverment Indonesia (OGI) yang telah berjalan selama tiga tahun di Kabupaten Indragiri Hulu, karena Kabupaten Indragiri Hulu adalah satu- satunya kabupaten yang dijadikan oleh pemerintah sebagai uji coba program OGI di Indonesia.
Dengan telah diluncurkan SOP, PPID, DIP di Indragiri Hulu diharapkan mampu memberikan informasi ke publik secara baik dan optimal sehingga semua masyarakat mengetahui seluruh kegiatan pembangunan di daerah Indragiri Hulu.
Masyarakat cukup mengakses informasi terkait program pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur melalui media formal maupun media massa setiap saat bahkan dapat mendatangi kantor yang telah ditunjuk untuk pengelolaan informasi tersebut.
Hasil Analisa Lembaga
Ada tiga lembaga Survei terkait pelaksanaan program OGI di Indragiri Hulu yakni, Lembaga Swadaya Masyarakat Fitra Riau, LSM Publish What You Pay (PWYP) Jakarta dan Yayasan Pot Indonesia.
Hasil analisa menyebutkan bahwa seluruh program untuk menuju Indragiri Hulu berhasil dengan baik dalam pelaksanaan Oven Goverment Indonesia (OGI). Hanya beberapa hal perlu dilakukan peningkatan terutama terkait kemudahan untuk mendapatkan informasi akurat dari sejumlah Satker, dengan demikian maka program OGI semakin hari semakin ada kemajuan.
Proses pemantauan dan monitoring terkait realisasi program OGI dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan sehingga hasilnya akan lebih baik untuk menjadi contoh di daerah lainnya di Indonesia bahkan di dunia.
Peran dan Fungsi Sekretariat
OGI didukung oleh unit pendukung yang bernama Sekretariat OGI. Sekretariat OGI dirancang untuk membantu menjaga memori institusional, mengelola komunikasi dan menjamin kelangsungan hubungan organisasi dalam tubuh Tim Inti OGI.
Sekretariat OGI berfungsi sebagai pihak yang netral antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dan memastikan keseimbangan yang produktif diantara dua unsur tersebut.
Fungsi Sekretariat OGI
Sekretariat OGI bertanggung jawab untuk mengelola dan menyimpan semua dokumen OGI. Sekretariat OGI bertanggung jawab mengelola semua basis data Tim Inti OGI,
Sekretariat OGI bertanggung jawab membuat laporan rutin OGI, Sekretariat OGI mengelola media-media yang dimiliki oleh OGI, Sekretariat OGI mengelola komunikasi dan menjamin kelangsungan hubungan organisasi dalam tubuh Tim Inti OGI
Tentang OGI
Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. Open Government Indonesia mulai didirikan pada 20 September 2011.
Anggota Tim Inti Open Government Indonesia (OGI) adalah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP-PPP), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Komisi Informasi Pusat (KIP), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Transparency International Indonesia (TII), Gerakan Anti Korupsi Aceh (Gerak Aceh), JARI Indonesia, dan Komite Pemantau Legislatif Makassar (KOPEL) Makassar.
Open Government Indonesia (OGI) adalah bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat ini memiliki 60 Negara anggota (dan terus bertambah), dimana pada tahun 2013 ini Indonesia menjadi Lead Chair OGP.
Landasan Hukum Open Government antara lain:
UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda, PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008, Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif
Pemerintah Kabupaten Inhu Peringati HHUTS
Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (HHUTS) atau International Right To Know Day sekaligus kegiatan peluncuran Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat.
"Kegiatan besar ini digelar di Gedung Aula Bappeda dan Litbang yang dihadiri ratusan pejabat daerah dan tokoh masyarakat," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu Erpandi di Rengat, Jumat.
Selain itu juga diluncurkan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Indragiri Hulu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) daerah setempat.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Indragiri Hulu H Yopi Arianto SE yang didampingi oleh Sekretaris Kab. Inhu H R Erisman serta para asisten, kepala dinas/ badan/ kantor, camat dan bagian se kabupaten Indragiri Hulu. Hadir Pula tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan organisasi masyarakat dan insan media di Kabupaten Indragiri Hulu.
Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan dari NGO (Non Government Organization) yakni Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau dan Publish What you Pay (PWYP) Indonesia.
Menurutnya, acara seremonial Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini merupakan yang pertama kali nya digelar di Kabupaten Indragiri Hulu.
Hari Hak Untuk Tahu mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria, dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik.
"Saat ini hari hak untuk tahu dirayakan di lebih 40 negara di seluruh dunia, dan Indonesia adalah negara kelima di Asia yang memberlakukan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak publik terhadap akses informasi," ucapnya.
Dengan digelarnya acara Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia sekaligus launching DIP dan SOP, PPID semakin mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
INDRAGIRI HULU BERKOMITMEN PELAKSANAAN OGI
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tetap berkomitmen untuk menyukseskan amanat pemerintah yang telah memberikan penghargaan dan kepercayaan sebagai daerah percontohan program Oven Goverment Indonesia (OGI).
"Saya sangat bangga atas kepercayaan pemerintah, Indragiri Hulu adalah satu- satunya kabupaten di Indonesia dalam pelaksanaan program tersebut, harapan Kami semua berjalan dengan baik sesuai harapan," kata Bupati Indragiri Hulu H Yopi Arianto di Rengat, Kamis.
Ia mengatakan, selama ini daerah sudah dinilai maju oleh semua pihak, bahkan hampir semua program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terealisasi dengan optimal. Selama empat tahun terakhir adanya peningkatan ekonomi masyarakat, penurunan drastis tingkat kemiskinan bahkan pembangunan infrastruktur hingga ke pedesaan.
Selain itu, pemerintah telah membuka sejumlah isolasi, membangun ratusan jembatan sebagai penghubung desa dan kecamatan hingga distribusi hasil pertanian dengan baik.
"Pelayanan pendidikan sudah semakin maju, tenaga pendidik diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, sarana dan pasarana pendidikan terus dikembangkan hingga diyakini beberapa tahun kedepan masyarakat semakin cerdas," sebutnya.
Melalui program kepercayaan pemerintah pusat yakni Program OGI merupakan nilai plus bagi daerah, program ini telah berjalan dengan baik, seluruh masyarakat mendukung dan ikut andil dalam pelaksanaannya. Hal ini juga karena adanya peran serta pemerintah daerah yang terus berupaya meningkatkan kinerjanya.
Kepala Dinas Perhubungan Erpandi mengatakan, dengan program OGI maka daerah ini semakin maju, apalagi dengan telah di lounchingnya SOP, DIP dan PPID yang dipusatkan pada Dinas Perhubungan Indragiri Hulu.
"Selama ini program ini berjalan sukses, semua fasitas dan tenaga kerja telah disiapkan dengan baik, maka diharapkan masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi akurat terkait pedidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah," tegasnya.
Ia mengatakan, melalui peluncuran ini maka akan mempermudah untuk mendapatkan informasi, membangun komitmen bahwa program pemerintah itu benar- benar dilaksanakan dengan baik di daerah.
Dalam menindaklanjuti perkembangan pelaksanaan OGI, pihak Fitra Riau menilai bahwa program ini berjalan dengan baik, masyarakat dan pemerintah daerah perlu bangga atas kepercayaan pusat terhadap kabupaten satu satunya di Indonesia ini.
"Kami menilai ini adalah langkah maju bagi daerah Indragiri Hulu, hanya saja perlu terus ditingkatkan kesadaran dari semua pejabat pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan dalam publik mendapatkan informasi apa saja," kata Pengurus Fitra Riau Usman didampingi Triono.
Menurutnya, program OGI terus dilakukan pemantauan agar dapat berjalan dengan baik, dimana ada kelemahan akan diberikan saran untuk perbaikan, sehingga tujuan pemerintah tercapai dengan baik.
Selain itu Pengurus Publish What You Pay (PWYP) Jakarta juga menambahkan, bahwa Indonesia menjadi pelopor OGI di Level Global, Kabupaten Indrgiri Hulu adalah contoh di Indonesia.
"Hasil monitoring bahwa Indragiri Hulu sangat merespon program OGI, namun harus didukung oleh semua lapisan masyarakat agar program ini berhasil sesuai harapan pemerintah," kata Pengurus PWYP Jakarta Maryati di Rengat.
Maryati juga mengajak agar semua elemen, organisasi, masyarakat dan pemerintah setempat untuk bersama - sama bekerja optimal dalam pelaksanaan OGI yang salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan keterbukaan informasi maka Indragiri Hulu sudah maju beberapa langkah dari daerah lain, bahkan akan menjadi contoh," sebutnya.
Pilot Project di Indonesia
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau menjadi program percontohan (Pilot Project) program Open Goverment Indonesia (OGI) untuk tingkat Kabupaten se-Indonesia. Mendampingi Manado untuk tingkat kota dan Kalimantan Selatan untuk tingkat Propinsi.
Ditetapkanya Inhu dalam pilot project OGI ini tertuang dalam MoU antara Pemkab Inhu dengan unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4 Presiden).
MoU ini langsung ditandatangani oleh Bupati Inhu Yopi Arianto dan ketua UKP4 Presiden Kuntoro Mangunsubroto, sesuai MoU program OGI di Inhu bertujuan untuk keterbukaan informasi pada tiga bidang seperti, Pendidikan dan Kesehatan serta peningkatan aktifasi pejabat pengelola informasi daerah (PPID).
Program OGI tersebut efektif berjalan pada 2013, untuk itu baik UKP4 Presiden maupun Pemkab Inhu telah menganggarkan anggaran untuk realisasi dan suksesnya program OGI yang ditetapkan sebagai pilot project di Inhu.
Open Government Indonesia (OGI) di Kabupaten Indragiri Hulu dalam MoU antara Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dengan Pemkab Inhu sepakat diawali dengan tiga SKPD sebagai leading sektor, yaitu Dinas Perhubungan dan Infokom, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Dikatakan Direktur Program OGI Inhu, Raja Erisman, bentuk program kerja OGI di Inhu adalah aktifasi pejabat Pengelola Informasi dan Dokmnetasi (PPID) sesuai UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kabupaten Indragiri Hulu telah membentuk PPID berdasarkan SK Bupati. Program OGI ini akan membantu Pemkab Inhu dalam memaksimalkan peran dan fungsi PPID sesuai dengan semangat transparansi dan keterbukaan.
Sementara itu, salah seorang tim UKP4, Dedi Nur Cahyo beberapa waktu lalu mengatakan alasan Indragiri Hulu menjadi pilot projek pelaksanaan OGI mewakili kabupaten se-Indonesia di antaranya, melihat kepemimpinan Bupati, berada di luar Jawa, prestasi daerah dan merupakan salah satu daerah yang sangat bersahabat dengan investor.
Inisiatif OGI menurut Dedi, adalah program yang dibina oleh UKP4. Program ini menyatukan unsur pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, mengelola, dan menggerakkan kembali kegiatan yang mendorong keterbukaan, partisipasi publik, serta inovasi dalam pengelolaan pemerintah.
Program percontohan OGI di tiga daerah (Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Ambon, dan Provinsi Kalimantan Tengah) merupakan salah satu dari tiga trek strategi OGI yang telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden RI pada 24 Januari 2012.
Pihak Open Government Indonesia (OGI) menyambut baik upaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kabupaten Inhu adalah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang terletak di sisi timur Pulau Sumatera.
Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu dasar yang diusung OGI dan merupakan payung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan menjamin hak atas akses warga negara kepada seluruh dokumen publik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Kesigapan Pemkab Inhu atas keluarnya UU KIP terwujud dalam penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sana meskipun belum sepenuhnya beroperasi. Tak cukup hanya dengan mendirikan PPID, ketersediaan Prosedur Operasional Standar (POS) PPID dan Daftar Informasi Publik (DIP) perlu dimiliki.
Bersama dengan PATTIRO dan Fitra Riau, Pemkab Inhu terus terbuka dan terus bekerjasama dengan OMS untuk memenuhi target yang ingin dicapai. Pada acara sosialisasi UU KIP di Pematang Reba, Kamis (19/6), Ketua Bidang Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi, mengapresiasi upaya Pemkab Inhu yang telah selangkah lebih maju daripada kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Riau yang juga telah memiliki PPID karena telah memiliki Sistem Informasi Publik (SIP) PPID.
Lewat situs, inhukab.sip-ppid.net, Pemkab Inhu telah mengunggah beberapa data, diantaranya ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014. Pengunggahan data keuangan ini sejalan dengan upaya transparansi anggaran (Open Budget). Upaya mewujudkan Open Budget ini patut terus didukung, agar setiap kebijakan publik yang pemerintah terapkan dapat diketahui khalayak luas dan menginspirasi daerah-daerah lainnya.
(Adv/Humas Pemkab Inhu/Asripilyadi)
Bupati Inhu Luncurkan SOP PPID dan DIP
