Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator DPRD Riau meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan suap anggota DPRD periode 2009-2014 provinsi itu saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 oleh Gubernur non aktif Annas Maamun.
"Kita minta kepada KPK buka semuanya seterang-terangnya biar jelas. Kalau ada suap diungkap untuk apa uang itu," kata Legislator Fraksi PDIP DPRD Riau Zukri Misran yang juga merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 di Pekanbaru, Rabu.
Dia menyatakan sangat menyayangkan jika isu suap oleh Annas Maamun dalam berita media itu benar adanya. Menurutnya, kalau penyuapan itu mengatasnamakan badan anggaran dirinya juga kecewa karena dia anggota Banggar pada saat itu.
Penerima suap tersebut, katanya, diisukan 15 orang dari total anggota banggar yang berjumlah 20 orang. Pengesahan APBD 2015 pada 4 September itu, lanjutnya, menjalani pembahasan yang alot, bahkan agak lambat. Salah satunya karena Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sempat direvisi.
"KUA-PPAS murni disampaikan lebih awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga harus menyesuaikan," ungkapnya.
Akan tetapi, dalam pembahasan itu dia memastikan fraksinya PDIP bersih dan dirinya siap dikonfrontir jika ada yang mengatasnamakan fraksi atau pun namanya secara pribadi ikut menerima suap itu.
"Ada oknum atau kelompok yang mengatasnamakan itu. Tapi saya Haqul yakin PDIP bersih soal itu," tegasnya.
Dengan adanya isu ini, dia berharap anggota DPRD baru masa bakti 2014-2019 menjadikannya sebagai pelajaran agar tidak terjadi lagi.
Sebelumnya sempat beredar berita pengakuan Annas Maamun menyuap anggota DPRD Riau periode 2009-2014 untuk pengesahan APBD 2015. Meskipun begitu, beberapa anggota dewan periode itu membantah adanya isu suap tersebut.
"Tidak ada intervensi gubernur, mau panjang atau pun pendek pembahasannya, yang penting tahapannya dilalui dengan benar. Kalau kesannya cepat itu tidak bisa dikaitkan dengan dugaan suap," ujar Mansyur HS yang juga terpilih kembali pada periode 2014-2019 .
Berita Lainnya
Jumat Keramat, Azis Syamsuddin diminta kooperatif penuhi panggilan
24 September 2021 19:01 WIB
Pembahasan APBD-P 2019, KPK diminta awasi pimpinan banggar DPRD Riau
22 August 2019 13:44 WIB
Sekdanya Diminta Temui KPK, Ini Tangapan Plt Gubernur Riau
13 January 2016 22:10 WIB
Presiden Diminta Melindungi KPK Dari Sejumlah Ancaman
11 February 2015 21:08 WIB
Masyarakat Diminta Untuk Menjaga Gedung KPK
23 January 2015 23:53 WIB
KPK Diminta Segera Tuntaskan Pengusutan Kasus BG
23 January 2015 4:12 WIB
KPK Diminta Hukum Berat Dan Miskinkan Penjahat Kehutanan
14 February 2013 8:04 WIB
Gubernur Diminta Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK
23 January 2013 8:57 WIB