Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Kota Pekanbaru berharap Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla mempermudah regulasi menyangkut kebijakan daerah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya pembebasan lahan.
"Kami berharap presiden, kabinet dan seluruh lembaga baru di pusat membawa perubahan baru di bidang regulasi dan revolusi mental, sehingga tidak menghambat program percepatan di daerah," kata wali Kota Pekanbaru, Riau, Firdaus di Pekanbaru, Senin.
Namun, sebelumnya ia ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu atas dilantiknya pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presideng Republik Indonesia.
"Selamat buat pimpinan baru, harapan baru dan sukses," kata dia.
Menurut dia, selama ini akselerasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam percepatan program pembangunan infrastruktur angkutan barang dan orang di daerah khususnya di Riau masih kurang dan terkendala.
Sementara untuk mempercepat itu adalah membangun infrastruktur darat, udara dan laut. Di samping juga sebagai salah satu upaya Pemda untuk mensukseskan Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pemerintah pusat, katanya.
"Bagaimana pemerintah bisa melakukan percepatan mobilitas orang dan barang tanpa adanya dukungan infrastruktur yang kuat. Sementara singkronisasi antara pemerintahan pusat dan daerah dirasa masih kurang baik saat ini," kata dia.
Dia mencontohkan saat ini yang dialami oleh kota Pekanbaru dalam mewujudkan pembangunan lokasi Kawasan Industri Tenayan (KIT) yang mengalami kendala karena pembebasan lahan yang tidak jelas, akibat adanya peraturan Mentri kehutanan yang baru tentang kawasan hutan.
"Jangan seperti yang dirasakan saat ini ada ketidak singkronan antara Kementrian Pertanahan , dengan Kehutanan yang membuat terhambatnya beberapa pembangunan di daerah," terang dia.
Selain itu dia juga memberikan contoh lain yang juga kini terus terhambat pembangunannya karena tidak adanya singkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, yakni tertundanya pembangunan jalan tol Pekanbaru -Dumai yang sudah di rancang dan di lelang sejak tahun 2009.
"Dari 13 lelang jalan tol di kementrian yang baru terealisasi hanya 3-4 saja, salah satunya tol Pekanbaru- Dumai yang terganjal pembebasan lahan kawasan hutan. Demikian juga dengan KIT yang kini dinyatakan jadi kawasan hutan lagi sementara pemkot sudah merancang pembangunnya akan di mulai tahun ini," terang dia.
Untuk itu, dia berharap dengan kepemimpinan presiden baru ini ke depan, maka akan ada perubahan hubungan baik antara jajaran dari pusat ke daerah, sehingga program yang dicanangkan oleh Jokowi-JK saat kampanye, yakni akan memperbaiki insfrastruktur, akan di dukung dan di realisasikan sesuai dengan program daerah.
"Kami berharap adanya singkronisasi di semua lembaga ke depan," katanya. (KR-NTY)
Pekanbaru Berharap Pemerintah Baru Permudah Regulasi Infrastruktur
