Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemprov Riau berusaha menggenjot realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanjda Daerah 2014 minimal bisa mencapai 80 persen.
"Kita berusaha sampai segitu (80 persen), kita berusaha terus," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Senin.
Kondisi pemerintahan setempat masih dalam proses transisi setelah Gubernur Riau Annas Maamun ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebagai tersangka dugaan korupsi.
Plt Gubernur Riau pada Senin menggelar dua kali rapat evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pria yang akrab disapa Andi Rachman itu mengatakan sebanyak 10 SKPD dengan anggaran APBD terbesar tengah dikumpulkan untuk menyampaikan progres realisasi pelaksanan programnya.
"Saat ini penyerapan APBD hampir sekitar 40 persen," ujarnya.
Ia mengatakan rapat evaluasi itu untuk melihat sejauh mana proses pelaksanaan APBD Perubahan serta membahas hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dia, sejauh ini pelaksanaan program yang ada di APBD hanya terkendala mekanisme administrasi setelah Annas Maamun tidak bisa melakukan kewenangannya lagi sebagai gubernur akibat penahanan KPK.
"Saya harap hari ini kita selesaikan dan langsung bisa disampaikan ke DPRD Riau," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Riau Suparman meminta agar Plt Gubernur Riau mempercepat penyerapan APBD Tahun 2014 karena waktu yang tersisa hingga akhir tahun makin mepet.
"Dengan telah ditunjuknya plt gubernur, maka yang bersangkutan harus segera menyikapi rendahnya serapan APBD tahun 2014," kata Suparman.
Menurut dia, Plt Gubernur Riau tidak boleh lagi lengah dan ragu dalam mempercepat realisasi APBD 2014, karena sisa waktu menjelang akhir tahun kurang lebih hanya dua setengah bulan lagi. Sisa waktu yang masih ada, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk penyerapan anggaran dengan semaksimal mungkin, khususnya dalam pengadaan yang tidak perlu butuh waktu lama untuk mewujudkannya.
Menurut dia, hingga September 2014, penyerapan APBD Riau baru untuk belanja pegawai, pengadaan alat tulis kantor dan biaya operasional. Sementara untuk pengadaan fisik belum terlaporkan, meski sudah ada proses tender.
"Jadi penyerapan anggaran dari total APBD murni tahun 2014 sebesar hampir Rp8,3 triliun hanya 40 persen," kata dia.
Belanja APBD murni Riau tahun 2014 mencapai sebesar Rp8,27 triliun sementara pendapatan daerah sebesar Rp7,12 triliun. Pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,84 triliun lebih. PAD itu berasal dari pajak daerah sebesar Rp2,32 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp25 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp166,75 miliar, pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp326,26 miliar lebih.
Selanjutnya, dana perimbangan sebesar hampir Rp3,64 triliun yang terdiri dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp2,77 triliun lebih, Dana Alokasi Umum sebesar Rp820,98 miliar lebih, Dana Alokasi Khusus sebesar hampir Rp43,74 miliar.
Belanja tidak langsung sebesar Rp3,61 triliun lebih, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp975,89 miliar lebih, belanja subsidi sebesar Rp5 miliar, belanja hibah sebesar Rp1,03 triliun lebih, belanja bantuan sosial sebesar Rp30 miliar. Selain itu belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp1,02 triliun lebih, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp536,29 miliar lebih, dan belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar.
Pemprov Riau Targetkan APBD Terserap 80 Persen
