Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merangkul berbagai kalangan termasuk jajaran di daerah untuk melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"Dengan adanya evaluasi ini secara berkelanjutan diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan Pemilu di Riau semakin baik," kata Ketua KPU Riau Nurhamin usai melaksanakan evaluasi di KPU Riau, Senin.
Dia menjelaskan, evaluasi tersebut dihadiri sejumlah kalangan seperti Forkompinda, Bawaslu, Ormas, tokoh masyarakat, partai, LSM dan mahasiswa yang telah memberikan masukan berarti terhadap KPU dalam menjalankan Pemilu.
Berdasarkan kegiatan itu, KPU mengakui memang ada beberapa kelemahan yang dikoreksi untuk diperbaiki terkait dengan penyelenggaraan Pemilu di daerah tersebut.
Masukan dari Bawaslu misalnya, beberapa saran terhadap KPU seperti mengoptimalkan fungsi jajaran hingga ke PPK dan PPS terkait DPT. Bawaslu menilai jika hal tersebut dapat dilakukan sehingga hasil akhir dari data pemilih lebih akurat dan tidak menimbulkan data susulan.
Disamping itu, Bawaslu juga mengingatkan agar pengambilan beberapa kebijakan akan lebih baik jika melibatkan unsur lain seperti akademisi.
Disisi lain, Bawaslu juga menanggapi berbagai masukan dari para peserta dalam kegiatan tersebut. Bawaslu menilai sosialisasi penyelenggaraan Pemilu belum mendapat dukungan penuh dari aparat pemangku kepentingan (pemerintah), baik di tingkat pusat, hingga ke daerah.
Namun begitu, Bawaslu menilai, proses pelakasanaan Pemilu 2014 di Riau sudah berlansung dengan cukup terbuka.
Sementara itu, pihak Kapolda Riau juga mengusulkan untuk memperbanyak koordinasi terkait kebijakan yang diambil, baik dari KPU pusat, maupun bawahan.
Selain itu, Kepolisian juga minta banyak dilibatkan dalam sosialisasi, sehingga tercipta sinergisitas dalam menyukseskan Pemilu.
Sementara itu, Ormas Muhammadiyah menilai DPT merupakan sumber permasalahan Pemilu, terutama di lingkungan industri wilayah tertentu sehingga membuka peluang bagi pemilih yang tidak berhak untuk memilih.
Ormas ini juga berharap akan adanya regulasi yang mengatur dalam hal pelibatan ormas dan LSM dalam mensukseskan Pemilu.
Selain itu, LSM Rupapari menilai budaya konsumtif masyarakat "money politics" merupakan hasil dari sistem periode Pemilu sebelumnya.
KPU Rangkul Berbagai Kalangan Evaluasi Pemilu 2014
