Pekanbaru, (Antarariau.com) - Perkumpulan Kemitraan Pembangunan Sosial Berkelanjutan (Scale Up) menyatakan dinamika perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau perlu diarahkan agar mencapai tujuan dan penyelesaiannya lebih maksimal.
"Hal itu akan dikupas dalam Seminar Dinamika Perkebunan Kelapa Sawit Riau yang akan diselenggarakan pada Rabu (22/10) di sebuah hotel di Pekanbaru," kata Direktur Eksekutif Scale Up, Hary Oktavian kepada Antara di Pekanbaru lewat sambungan telepon, Selasa siang.
Di acara ini, kata dia, Scale Up akan memberikan pengetahuan tentang dinamika persawitan di Riau yang sejauh ini memang masih seperti "Jaka Sembung", sasarannya selalu tidak nyambung.
Scale Up merupakan sebuah lembaga independen yang aktif mengembangkan inisiatif penyelesaian konflik Sumber Daya Alam (SDA) melalui mekanisme di luar pengadilan atau ADR (Alternative Dispute Resolution) khususnya melalui pendekatan mediasi.
Seminar Dinamika Perkebunan Kelapa Sawit Riau yang akan diselenggarakan, demikian Hary, panitia akan menghadirkan sejumlah pembicara seperti pejabat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, praktisi sosial, praktisi kebijakan perkebunan, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat nasional.
"Dalam kegiatan ini, kami mengundang sejumlah pihak seperti ativis mahasiswa, petani perkebunan sawit, LSM dan lainnya," kata dia.
Dalam seminar tersebut, lanjut dia, akan diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta tentang dinamika persawitan di Riau.
Seperti diketahui, lanjut dia, selama ini daerah hanya menghasilkan sawit dan minyak mentah (CPO) saja, untuk kemudian diekspor ke sejumlah negara tujuan.
"Untuk diketahui pula, bahwa sebenarnya pasar CPO tersebut sebenarnya penuh dengan aturan-aturan yang mengharuskan bisnis ini aman secara lingkungan, dan aman secara sosial," katanya.
Namun faktanya, kata dia, memnurut catatan Scale Up, setiap tahun di Riau selalu saja ada konflik di sektor perkebunan.
Makanya kemudian, lanjunya, Scale Up mencoba untuk menyambung antara pihak yang berada di perkebunan dengan pasar yang sejauh ini memang dipenuhi dengan berbagai aturan.
"Semisal jika ada konflik atau persoalan yang muncul berkaitan dengan perkebunan, masyarakat tidak harus melakukan aksi demonstrasi saja di Kantor Gubernur karena sebenarnya itu tidak nyambung," kata dia.
Maka idealnya, lanjut kata Hary, seluruh pihak berkaitan dengan perkebunan ini, harus memahami secara total hingga dunia pasar dan pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan yang sedang dihadapi.
Sehingga ketika ada persoalan, katanya, pihak tersebut bisa menunjuk sasaran yang tepat, seperti untuk tingkat dunia, ada yang namanya "Roundtable on Sustainable Palm Oil Roundtable (RSPO)" yang merupakan forum sawit berkelanjutan dunia.
"Forum ini yang harus disasar ketika ada persoalan mengenai persawitan Karena grup perusahaan perkebunan nasional atau internasionala yang memiliki perkebunan di Riau, rata-rata berada atau menjadi anggota di RSPO," katanya.
Untuk diketahui, kata dia, jika perusahaan tersebut telah menjadi angggota RSPO, maka harus tunduk dengan aturan yang ada, termasuk juga harus ramah lingkungan, ramah sosial dan lainnya.
"Untuk saat ini, banyak pihak-pihak yang bergerak di bisnis perkebunan termasuk kalangan masyarakat petani, tidak memahami ini. Sehingga digelarlah seminar ini untuk menambah pengetahuan. Kedepan masyarakat sudah bisa mengarahkan tuntutan jika terjadi konflik dengan perusahaan perkebunan," katanya.
Scale up: Dinamika Perkebunan Riau Perlu Diarahkan
