Fitra Sorot Pengadaan Mobil Mewah Legislator Riau

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyoroti pengadaan mobil mewah bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang dianggap sebagai pemborosan anggaran.

"Lebih baik uang rakyat itu dialokasikan ke hal-hal atau program-program yang lebih penting seperti kesehatan dan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," kata Koordinator Fitra Riau, Usman, kepada Antara lewat sambungan telepon, Selasa.

Menurut dia hal itu juga sangat disayangakan, di satu sisi Pemerintah Provinsi Riau membatalkan sejumlah program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, namun di sisi lain justru ada anggaran fastastis untuk pengadaan mobil dinas legislator dan pejabat eselon.

"Harusnya ini dibatalkan, alihkan anggaran tersebut ke bidang pendidikan dan kesehatan yang sejauh ini memang belum maksimal," katanya.

Sebelumnya dikabarkan pemerintah daerah menyetujuai pengadaan mobil dinas untuk seluruh anggota DPRD Riau dan pejabat yang bertugas di pemerintah provinsi.

Menurut rencana, ada sebanyak 66 unit mobil mewah dianggarkan untuk para legislator, terdiri dari 2 mobil untuk Ketua DPRD Riau, 3 unit untuk wakil ketua dan 61 unit untuk anggota.

Kemudian ada juga sebanyak 181 unit mobil mewah yang terdiri dari 30 unit untuk pejabat eselon II dan 151 unit untuk pejabat eselon III dengan taksiran anggaran mencapai ratusan miliar.

Hanya saja, menurut informasinya, kali ini pengadaan mobil dinas pejabat dan legislator itu dianggarkan untuk pembelian dengan sistem lelang dan buka sistem sewa seperti sebelumnya.

"Jika demikian tentu akan menghabiskan anggarana yang lebih besar lagi," kata Usman.

Menurut informasi lagi, bahwa mobil khusus untuk Ketua DPRD Riau adalah jenis mobil mewah merk Jeep dengan anggaran satu unitnya mencapai Rp3,1 miliar dan ada juga untuk jenis sedan seharga Rp1,8 miliar.

Usman mengatakan, sebagai pemerhati penggunaan anggaran daerah pihaknya sangat prihatin dengan rencana tersebut.

"Masih banyak hal yang harus didahulukan, namun justru kepentingan pribadi pejabat dinomor satukan. Ini tentunya sangat melukai hati masyarakat yang telah memilih para anggota DPRD Riau tersebut," katanya.