Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi E DPRD Riau yang membidangi Kesejahteraan Rakyat meminta Dinas Pendidikan (Disdik) provinsi setempat untuk memperhatikan kondisi guru bantu terutama mengenai kesejahteraannya.
"Persoalan guru bantu sampai saat ini tidak pernah selesai, saya minta Disdik koordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kalau memang sudah saatnya diangkat jadi PNS diberikan saja rekomendasi," kata Anggota Komisi E DPRD Riau, Adriyan di Pekanbaru, Kamis.
Menurutnya, sejauh ini terlihat banyak kepentingan dalam hal pengangkatan guru bantu itu. Dia mengatakan bagaimana bisa mereka itu "total" dalam mengajar jika kesejahteraan pribadinya saja tidak ada.
Hal yang sama juga diutarakan legislator lainnya, Ade Hartati Rahmat yang menuntut perhatian lebih dari Disdik kepada guru bantu. Menurut dia, jika memungkinkan hendaknya diberi bantuan anggaran berupa uang transportasi.
"Tanggungjawab pendidikan itu adalah milik kita bersama, kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita kuat kenapa tidak," sarannya.
Hal tersebut disampaikan pada saat rapat dengar pendapat antara Komisi E DPRD dengan Disdik Riau. Dalam kesempatan itu dibahas tentang anggaran Disdik dan isu-isu strategis pendidikan lainnya.
Kepala Disdik Riau, Dwi Agus Sumarno menanggapi soal guru bantu mengatakan bahwa ketentuan tentang kepegawaian terdiri dari aparatur sipil dan kontrak. Guru bantu termasuk kontrak dan untuk menjadikannya PNS, Disdik selalu meminta kepada BKD untuk menambah kuota guru agar guru bantu bisa ikut tes.
"Sudah banyak dari pegawai K-2 yang diangkat jadi PNS berasal dari guru bantu, dari tujuh ribu sekarang sudah menjadi lima ribu," jelasnya.
Sementara itu, untuk bantuan keuangan untuk guru bantu dilakukan melalui Biro Keuangan Pemprov Riau. Selain itu, juga ada bantuan keuangan untuk kabupaten/kota untuk guru itu. Akan tetapi untuk transportasi tidak ada nomenklaturnya.
"kalau gaji sudah disediakan, jumlahnya itu Rp2 juta," katanya.
DPRD Riau Minta Disdik Perhatikan Guru Bantu
