Bupati Kampar Pembicara Utama Pengelolaan Kawasan Perbatasan

id bupati, kampar pembicara, utama pengelolaan, kawasan perbatasan

 Bupati Kampar Pembicara Utama Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Batam, (Antarariau.com) - Bupati Kampar Jefry Noer menjadi pembicara utama tentang program ekonomi kerakyatan karena dia dinilai salah seorang kepala daerah yang memiliki konsep pembangunan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang juga terjadi di wilayah perbatasan darat secara nasional.

Jefry menguraikan konsep lima pilar pembangunan pemerintah Kabupaten Kampar untuk mencapai zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh serta soal koperasi pada acara rapat singkronisasi dan rekonfirmasi rencana aksi pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat dihadiri Deputi Kementerian BNPP dan Bupati Malak, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bupati lainnya di Harbour Bay Amir Hotel Batam, Kamis.

"Salah satu upaya dasar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melakukan perubahan pola pikir agar selalu mampu menghadapi tantangan, maka dibutuhkan keseriusan dan kerja keras dari pemerintah daerah masing-masing dalam memberikan motivasi terhadap program-program yang dilaksanakan sebab jika ini tidak cepat dilakukan, daerah akan mengalami kemunduran," kata Jefry Noer.

Ia menguraikan upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkat perekonomian masyarakat melalui program lima pilar pembangunan untuk menuju zero kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh melalui pelatihan di lokasi Pusat Pendidikan Pelatihan Pertanian Pedesaan dan Swadaya (P4S) Karya Nyata di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siakhulu.

Setiap masyarakat desa dilatih tentang ilmu pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. Setelah itu mereka membentuk kelompok minimal 10 orang, kemudian diberikan fasilitas pinjaman dana bergulir untuk mengembangkan usaha sesuai kebutuhan bidang usaha masing-masing.

Selain itu, di P4S dilatih juga kaum ibu dan remaja putus sekolah jahit menjahit. Selesai mengikuti pelatihan masing-masing membawa pulang satu unit mesin jahit sebagai modal mereka meningkatkan ekonomi keluarga di desa, lalu membentuk kelompok terdiri dari enam orang.

"Secara perlahan mereka akan diarahkan kepada usaha bisnis, menjadi garmen atau konveksi untuk memenuhi seluruh kebutuhan pakaian dalam skala besar seperti seragam sekolah di Kampar dengan penghasilan mulai Rp1,5 hingga Rp2,5 juta," jelas bupati.

"Jangan coba-coba memberikan pelatihan kepada masyarakat tanpa memberikan pinjaman, karena akan sia-sia anggaran pelatihan tersebut, karena dari kebanyakan dari kalangan kurang mampu," ujarnya.

Setelah menjelaskan itu, bupati juga mensosialisasikan tentang koperasi. Dia katakan ada 280 koperasi akan berdiri di Kampar dalam tiga tahap, "Dasyatnya peningkatan ekonomi masyarakat jika koperasi disetiap desa berjalan maksimal akan memberikan bantuan bagi secara kelompok maupun individu yang akan menjalankan berbagai usaha khususnya program yang dilaksanakan pemerintah," ucapnya.

Pembentukan koperasi itu nantinya akan menjadi lembaga keuangan non-perbankan di desa untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi peminjaman uang modal usaha bekerjasama dengan Bank Bukopin. Karyawan koperasi diberi pembinaan agar dapat menjalankan koperasi dengan baik.

"Pemerintah Kabupaten Kampar siap berbagi program dengan daerah dan kabupaten lain dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain," kata bupati.

Asdep Potensi Perbatasan Darat, Marhaban Ibrahim mengatakan tujuan rapat adalah berbagi pemikiran tentang permasalahan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM), pola pikir serta berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam mengatasi di daerah perbatasan yang sudah menjadi persoalan nasioanal.

"Rapat ini sangat penting bagi seluruh daerah yang berada diwilayah perbatasan dalam melakukan meningkatkan ekonomi masyarakat yang harus dipahami oleh para birokrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi, Suhatmansyah.

Dia menjelaskan, kemiskinan di negara Indonesia menjadi persoalan mendasar, rata-rata terdapat 18 persen, maka pembangunan kedepan adalah memprioritaskan sumber daya manusia di daerah perbatasan untuk menjadi garda depan yang nyaman, aman, dan sejahtera. (Adv)

Pewarta :
Editor: Netty Mindrayani
COPYRIGHT © ANTARA 2014