Pekanbaru, (Antarariau.com) - Tugas berat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) pada Kabinet Kerja 2014-2019 Yuddy Chrisnandi dimulai dari lembaga itu sendiri, kemudian menjalar pada berbagai kebijakan berkaitan dengan aparatur negara.
Seperti kata Presiden Joko Widodo, "Kalau posisi defisit (APBN) masih seperti saat ini, lebih baik belanjanya tidak over. Salah satunya belanja aparatur," kata Joko Widodo, Agustus 2014.
Joko Widodo berencana memangkas anggaran belanja aparatur negara di seluruh instansi kementerian dan lembaga tinggi negara.
Dia mencontohkan anggaran belanja aparatur negara yang dianggap memberatkan APBN, yakni pembiayaan kendaraan dinas dan belanja perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) ke luar negeri.
Bila anggaran tersebut memberatkan, kemungkinan besar, Presiden akan memangkas anggaran didua pos tersebut, termasuk juga hal-hal lain yang berkaitan dengan aparatur negara.
Sebelum ditunjuk menjadi Menteri Budaya Dikdasben, atau ketika masih menjabat sebagai Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Anies Baswedan sempat mengungkapkan saat ini pihaknya tengah fokus membahas mengenai penghematan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.
Menurut Rektor Universitas Paramadina ini, pembahasan mengenai penghematan anggaran tersebut dilakukan karena dalam Rancangan APBN tahun 2015, anggaran bagi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jumlahnya sangat besar.
Anies mengungkapkan terjadi peningkatan anggaran perjalanan dinas aparatur negara yang signifikan dari 2012 ke 2013. Dimana pada 2012 mencapai Rp 2,9 triliun untuk perjalanan dinas dan setahun berikutnya naik menjadi Rp32 triliun.
Menurut catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), belanja pemerintah pada APBN 2014 dipatok sebesar Rp1.816 triliun, meningkat Rp90,5 triliun dari 2013. Namun aktivis menyayangkannya, karena dengan belanja sebesar itu, ternyata hanya sekitar 14 persen yang langsung mengarah pada program-program kerakyatan.
"Anggaran APBN sebanyak 86 persen tidak sampai kepada rakyat. Jadi, setiap tahun APBN selalu meningkat terus, tetapi belum maksimal untuk menyejahterakan rakyat,¿ kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi.
Menurut data FITRA, belanja rutin aparatur negara pada 2013 tercatat sebesar Rp742 triliun, sedangkan pada 2014 meningkat sebesar Rp145 triliun menjadi Rp889 triliun. Jika dibandingkan anggaran modal pada APBN 2014 yang hanya naik sebesar Rp 13,2 triliun, kenaikan belanja rutin terlalu besar, mahal dan sangat membebani setiap tahun APBN.
Bila dibandingkan dengan kenaikan belanja pegawai dari tahun 2013 ke 2014 yang sebesar Rp 43,6 triliun, kenaikan belanja modal terlihat jauh lebih kecil. Padahal, anggaran modal ini dibutuhkan bagi perbaikan intrastruktur jalan yang rusak serta sarana dan prasarana publik lainnya.
Apabila dicermati, belanja rutin pada 2014 ternyata menghabiskan pendapatan pajak dalam negeri sebesar 54 persen dari total pendapatan pajak sebesar Rp1.661 triliun. Persentase ini bahkan meningkat dari 2013 yang menghabiskan 50 persen anggaran dari total pendapatan sebesar Rp1.497 triliun.
Dari jumlah tersebut, jika telusuri lebih jauh, menurut FITRA, pendapatan pajak dalam negeri sebesar 37 persen dihabiskan untuk belanja pegawai, naik sedikit dari tahun lalu yang tercatat sebesar 36 persen.
Defisit
Kemudian ada juga berdasarkan simulasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester 1 2013, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp472,9 triliun pada 94 kementerian atau lembaga negara. Pendapatan pajak dalam negeri sudah hilang sebesar 32 persen yang artinya 86 persen APBN tak sampai ke rakyat.
Sebagai contoh adalah anggaran kesehatan yang sebelumnya hanya dianggarkan sebesar 2 persen. Itu jauh dari amanat Undang-Undang Nomor 36/2009 yang seharusnya uang negara minimal menggelontorkan 5 persen dari total anggaran yang ada untuk kesehatan.
Belum lagi anggaran infrastruktur, yang penting buat menggenjot perekonomian rill, tak pernah melampaui kisaran 10 persen dari total APBN.
Selanjutnya Kementerian Keuangan mencatat adanya defisit anggaran per Januari 2014 mencapai Rp 5,3 triliun. Meski ini lebih rendah dibanding defisit pada Januari 2013 yang sebesar Rp 6,5 triliun (5,2 persen dari pagu) dan 2013 sebesar Rp14,8 triliun (9,6 persen dari pagu) namun tetap itu akan menjadi tugas besar pemerintah kedepan agar tidak lagi terjadi defisit.
Hingga akhir 2013, total saldo anggaran lebih (SAL) yang terkumpul sejak beberapa tahun lalu diestimasikan sekitar Rp40 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Hardjowiyono, mengatakan pada awal tahun, khususnya Januari 2014 pemerintah butuh dana untuk membayar gaji, pensiun, maupun dana alokasi umum (DAU).
Tugas Berat
Dengan demikian, sesungguhnya tugas berat dari pemrintah kedepan adalah bagaimana menekan defisit APBN. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyatakan salah satu tugas utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) pada Kabinet Kerja 2014-2019 Yuddy Chrisnandi adalah mengurangi belanja aparatur negara yang kian membengkak.
"Kiat yang pertama adalah, harus memastikan kinerja pegawai agar bekerja maksimal," kata Koordinator FITRA Riau, Usman kepada Antara di Pekanbaru, Senin (27/10).
Kedua, katanya, yakni memastikan tahun depan tidak ada lagi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena penerimaan ini salah satu faktor utama yang membebani keuangan negara.
Menurut dia, saat ini belanja aparatur negara tidak seimbang dengan biaya kepentingan rakyat dan memang harus banyak evaluasi.
Ketiga yang menjadi tugas utama MenPAN-RB saat ini adalah memperbaiki proses penerimaan CPNS karena sejauh ini masih belum begitu maksimal dan rentan terjadi manipulasi data.
"Saya menginginkan adanya proses transparansi dalam perekrotan CPNS tahun ini, karena sebaik apa pun sistemnya ketika masih ada cela di kepala daerah, masih ada dimainkan, semisal seleksi sistem online (CAT), satu poin perbaikan, namun belum sempurna sehingga sistem seperti ini bisa dimanipulasi," katanya.
Menurut dia semua harus melakukan mekanisme online termasuk dalam penyerahan berkas lamaran sehingga benar-benar terbuka dan transparan. "PNS yang benar-benar berkompeten setidaknya akan mampu memberikan kontribusi nyata sehingga mampu mengatasi persoalan hingga menekan defisit keuangan negara," katanya.
Harapan perubahan positif bagi masa depan aparatur negara berada di tangan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi yang menggantikan Azwar Abubakar yang menjabat posisi ini pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.
Pria kelahiran Bandung pada 29 Mei 1968 ini sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura serta dipercaya menjadi Kedua Bidang Pemenangan Pemliu periode 2010-2015.
Yuddy mengawali karir politiknya di Partai Golkar, kemudian pada 2004, ia dipercaya sebagai Ketua Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Golkar untuk periode 2004-2009.
Meski demikian, karirnya di Golkar tidak berlanjut sejak upaya menjadi Ketua Umum Golkar tidak berhasil sehingga membuat pria berusia 46 tahun ini berlabuh ke partai bentukan Wiranto.
Sebelum terjun ke dunia politik, doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2004) telah mengajar di sejumlah perguruan tinggi, salah satunya di Universitas Nasional yang hingga kini tercatat sebagai pengajar tetap pada Fakultas Ekonomi.
Tugas Berat Menpan-RB Yuddy Chrisnandi
