Pekanbaru, (Antarariau.com) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau yang mengikuti Muktamar Surya Dharma Ali dengan ketua umum atas nama Umroh HM Thaib dituding ilegal oleh pengurus versi Romahurmuzy.
"Surat pengangkatan Umroh HM Thaib itu abal-abal. Jadi teman-teman yang ikut Muktamar SDA sekarang ini ilegal. Mereka bukan pengurus original karena siapa yang ikut dibuat-buat atas nama PPP, begitu saja," kata Ketua DPW PPP Riau versi Romahurmuzy, Aziz Zaenal di Jakarta saat dihubungi dari Pekanbaru, Jumat.
Dia menjelaskan, surat pengangkatan itu ditandatangani Saiful Tamliha yang sekarang sudah di kubu Romi. Saat itu, lanjut dia, Saiful hanya Wakil Sekjen ke-12 dan tidak mungkin itu kuat legalitasnya.
"Saya sudah tanyakan ke beliau di Jakarta, Saiful bilang tidak tahu karena ketika itu banyak surat jadi diteken saja," ucapnya.
Dia menyatakan DPW PPP Riau sudah mengambil sikap untuk ikut kepengurusan versi Romi. Hal tersebut, katanya, bukan dengan alasan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM saja.
Dia menjelaskan, pada 9 September dilaksanakan rapat pimpinan harian yang dipimpin SDA. Hasilnya meminta Muktamar dipercepat dan setelah itu pada musyawarah kerja nasional (mukernas) juga merekomendasikan hal itu.
"Karena SDA sudah tersangka dan tidak mungkin menjalankan roda partai, maka perlu membentuk pengurus melalui muktamar. SDA seleranya lain dan tidak mau mengalah, dia ingin orangnya yang melanjutkan yakni Djan Farids yang kami tidak setuju," jelasnya.
Sementara itu, Umroh HM Thaib pada konfrensi persnya 14 Oktober mengatakan DPP versi Surya Dharma Ali sudah menunjuknya menggantikan posisi Azis Zaenal sebagai Ketua DPW PPP Riau.
"Ini SK murni dari DPP. Saya tidak pernah mengurus-urus sendiri untuk jadi pengganti," ujarnya.
Dalam kesempatan itu turut hadir Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPW PPP Riau, H Afrizal, Sekretaris DPW PPP Riau, Wan Husnul Mubarak, Ketua DPC PPP Pekanbaru, Okto, dan sejumlah pengurus partai PPP lainnya.
PPP Riau Ikut Muktamar SDA Dituding Ilegal
