Pekanbaru, (Antarariau.com) - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mengharapkan "blusukan" Presiden Joko Widodo memberi hasil dan dampak positif bagi daerah terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan.
"Kedatangan Jokowi ke Riau perlu kita apresiasi sehingga beliau tidak hanya sekedar blusukan. Pulang dari Riau di kantong Jokowi harus sudah berisi berbagai isu strategis yang memerlukan penyelesaian segera oleh pemerintah pusat di Riau," kata Edyanus Herman Halim selaku Wakil Ketua Harian (FKPMR) kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.
Menurut dia, kejahatan asap yang sudah 17 tahun terjadi berulang-ulang menjadi prioritas utama untuk ditangani. Penyelesaian komprehensif dan holistik harus secara tegas diimplementasikan.
Konsistensi dan transparansi kebijakan pada tingkat nasional mutlak diperlukan," katanya.
Edyanus mengatakan, Riau jangan lagi "tertipu, ketika dulu saat Jusuf Kalla masih menjadi calon Wakil Presiden RI berkunjung ke Riau untuk berkampanye, telah dijanjikan kalau beliau terpilih orang Riau akan dijadikan salah seorang menteri.
Namun pada kenyatanya, lanjut dia, sekarang tidak satu pun orang Riau yang masuk kejajaran Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Sekarang, katanya, kehadiran Jokowi ke Riau harus mampu meyakinkan orang Riau. Beberapa jabatan pada level eselon 1 dan pimpinan lembaga-lembaga non departemen lainnya harus bisa menjadi jatah orang Riau.
"Masakan jadi Duta Besar di Malaysia atau Singapore belum pernah sekali pun dijabat orang Riau. Padahal Riau dan Malaysia serta Singapore berada pada lingkup Melayu serumpun. Kami mohon kiranya Jokowi secara sadar menentukan duta-duta besar tersebut berdasarkan aspek kedekatan rumpun budaya tersebut," kata Edyanus.
Dalam benak Jokowi menurut dia juga harus ditanamkan rasa keprihatinan terhadap eksploitasi SDA Riau yang dikelola secara membabi buta.
Kata dia, sudah saatnya Riau diberi kesempatan yang lebih luas mengelola SDA, baik yang terbaharukan maupun yang tidak terbaharukan.
"Pengelolaan Blok Kampar jangan lagi diserahkan pada orang luar Riau. Saat ini Riau sudah mampu mengelolanya sehingga Jokowi tidak perlu ragu menyerahkan pengelolaan Blok Kampar ke Riau, khususnya ke Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu," katanya.
Termasuk HGU-HGU perkebunan yang sudah habis masanya, menurut dia harus dikembalikan ke rakyat Riau sebagai bekal kehidupan masa depan.
Penataan kembali lahan-lahan di Riau, katanya, juga menjadi faktor kunci bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Riau. Jokowi harus menyadari itu sebagai hal yang strategis bagi Riau.
"Apalagi kalau ditengarai soal kemiskinan yang masih menggelantung dipundak masyarakat Riau, apalagi di wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan dinamika global," kata dia.
Ketertinggalan wilayah Riau dalam aspek infrastruktur menjadi penyebab utamanya dan menurut dia Jokowi perlu memberi prioritas utama bagi penyediaan infrastruktur yang memadai disamping adanya keberpihakan mutlak bagi pengembangan SDM Riau secara berkesinambungan.
"Kami berharap Jokowi memberi porsi anggaran yang memadai dalam APBN untuk kedua masalah ini di Riau. Yang perlu dihindari adalah jangan sampai kedatangan Jokowi malah menambah persoalan yang selama ini menjerat Riau, yakni banyaknya perilaku pejabat pusat yang seperti berternak konflik di Riau.
Mulai dari masalah TGHK dan RTRW sampai soal HGU dan berbagai perizinan dibidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Termasuk persoalan keamanan masyarakat yang makin menurun dan menjamurnya berbagai kasus kejahatan yang tak tertangani oleh aparatur penegak hukum," katanya.
FKPMR Harapkan "Blusukan" Jokowi Selesaikan Kasus Lingkungan
