Pekanbaru, (Antarariau.com) - Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji subsidi 3 kilogram dikaji menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"HET kita secepatnya akan ditetapkan karena kemarin kita sudah usulkan ke pak wali. Namun, pak wali minta untuk dikaji lagi, tetapi ini hanya waktu saja," kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman di Pekanbaru, Riau, Jumat.
Ia mengatakan, penyesuaian HET gas elpiji subsidi untuk Kota Pekanbaru tidak bisa dihindarkan karena pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 per liter yang telah diberlakukan sejak Selasa (18/11).
Seperti diketahui, kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 36,5 persen untuk jenis biosolar atau dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter, sedangkan untuk jenis premium sekitar 31 persen atau dari Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter.
Atas kenaikan tersebut, telah mengakibatkan diikuti dengan biaya operasional khususnya kendaraan angkutan yang membawa gas elpiji 3 kilogram dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di daerah tersebut yang berjumlah tiga unit.
"Sebetulnya pekan kemarin sudah ditandatangani oleh pak wali. Akan tetapi, kita minta tolong surat keputusan HET yang baru dikebut karena tidak model lagi pakai HET lama seperti sekarang ini," kata Mas Irba menegaskan.
Irfan Tirta, agen gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kota Pekanbaru mengaku HET untuk daerah tersebut sebesar Rp14.000 per tabung atau harga batas toleransi yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp15.000 per tabung dinilai sudah tidak sesuai.
Karena HET sebesar Rp14.000 per tabung untuk wilayah Pekanbaru sudah lama diberlakukan sejak tahun 2009 dan belum ada perubahan yang dilakukan walau pemerintah sudah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Kami minta pada pemerintah setempat, agar disesuaikan HET gas elpiji subsidi. Sebab kalau seperti sekarang ini, kami kesulitan untuk bergerak. Kalau dinaikkan oleh pangkalan, maka pangkalan yang kena sanksi sampai pemutusan usaha. Jadi kami minta pemkot untuk arif dan bijak," ucapnya.
Wali Kota Pekanbaru Minta HET Elpiji Dikaji
