Legislator Minta Sumatera Convertion Centre Dikelola Serius

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator DPRD Riau meminta "Sumatera Convention Centre" (SCC) yang berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dikelola serius oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai pihak yang telah membangun gedung tersebut.

"Tahun 2014 kita hanya mendapat deviden sebesar Rp459 juta, padahal gedung itu adalah milik kita dengan investasi yang telah ditanamkan senilai Rp49 miliar sejak tahun 2006. Kita minta agar dimaksimalkan pengelolaannya," kata Ketua Komisi C DPRD Riau yang membawahi bidang keuangan di Pekanbaru, Jumat.

Hal itu disampaikannya setelah meninjau langsung gedung yang cukup bagus di Kota Batam itu. SCC saat ini pengelolanya adalah PT 911 dari Jakarta. Kepemilikan saham Pemprov Riau adalah sebanyak 20 persen bersama dengan Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.

"Pemkot Batam adalah penyedia lahannya," tambahnya.

Dia mengatakan dalam saham 20 persen itu, Pemprov Riau merupakan yang terbesar yakni 52 persen. Menurutnya, saat ini meskipun namanya "Sumatera Convention Centre", namun tidak ada pemerintahan Sumatera lainnya yang ikut menitipkan saham di situ.

Bahkan, kata dia, malah yang banyak itu adalah pemerintah di luar Pulau Sumatera. Jumlahnya mencapai 32 kabupaten/kota di mana pemerintah dari Pulau Jawa yang banyak menitipkan saham.

"Kita harus cepat memaksimalkannya karena hak pengelolaan Riau sampai 2032," katanya.

Gedung SCC dulunya bernama Sumatera Promotion Centre (SPC). Ide pembangunan gedung SPC adalah untuk mempromosikan keunggulan sembilan provinsi yang diputuskan dalam pertemuan Forum Gubernur se-Sumatera di Lagoi, Kabupaten Bintan tahun 2000.

Dalam pertemuan pertama rakor tersebut, tercetus beberapa proyek prestisius. Salah satunya SPC yang merupakan jatah Riau untuk didirikan di Batam yang dulunya masih tergabung dalam Provinsi Riau.

Awalnya gedung ini memang akan dibangun lewat pendanaan dari sembilan pemerintah daerah yang ada di Sumatera. Namun akhirnya, hanya Pemprov Riau yang berkomitmen dibantu pendanaan dari BP Batam (dulu Otorita Batam/OB) dan Pemerintah Kota Batam.