Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Komisi E DPRD Riau meminta Biro Kesejahteraan Pemerintah Provinsi setempat mengklarifikasi dugaan pemotongan beasiswa mahasiswa yang sudah sampai di telinga masyarakat.
"Kita harus cek kebenarannya dulu dan minta klarifikasi dari Kepala Biro Kesra. Kalau memang terbukti, Kepala Biro Kesra maupun Sekda harus menerapkan sanksi yang keras," kata Anggota Komisi E DPRD Riau, Adriyan di Pekanbaru, Selasa.
Lebih lanjut menurut dia, isu ini sudah menjadi rahasia umum bagi mahasiswa yang ingin mencairkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, dia bahkan meminta agar oknum tersebut diberhentikan dari jabatannya, jika dia memegang jabatan tertentu di Pemprov Riau.
"Kalau dia salah satu pejabat dan terbukti kita minta di-nonjobkan," ujarnya.
Kepada mahasiswa, dia berharap agar mengurus bantuan beasiswa dengan teliti. Jika memang terbukti ada, ia meminta agar mahasiswa melaporkannya kepada Komisi E.
Ditegaskannya bahwa perlindungan nama mahasiswa pelapor akan dilakukan komisi yang membidangi pendidikan dan kesra tersebut. Setelah itu, komisi akan memberikan rekomendasi memberikan
Sanksi tegas kepada oknum pegawai yang melakukannya.
"Kita harapkan mahasiswa terkait segera melaporkan kepada Komisi E," sarannya.
Beberapa waktu lalu, beredar kabar adanya dugaan pungutan liar untuk mahasiswa sebesar Rp1 juta per kepala yang diduga dilakukan PNS Biro Kesra. Beasiswa yang seharusnya diterima sebesar Rp3,5 juta dan yang direalisasikan Rp2,5 juta.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menanggapi hal itu mengatakan juga akan mengecek kebenaran dugaan pungli tersebut. Jika terbukti, dia berjanji akan menindak tegas.
Legislator Riau Minta Dugaan Pemotongan Beasiswa Diklarifikasi
